majalahsora.com, Kabupaten Bandung Barat – Pada nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2021, kini Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk Madrasah Aliyah (MA) disamakan dengan SMA dan SMK swasta.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat saat melaksanakan rapat kerja bersama mitra Komisi V dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan 13 Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Se-Jawa Barat, dalam rangka rapat dengar pendapat, Jumat, (1/4/2022).
Dirinya menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi agar pemberian BPMU untuk MA disamakan dengan siswa SMA, SMK dan SLB yaitu sebesar Rp 700.000/siswa.
“Perlu adanya koordinasi lebih lanjut dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat terkait update data yang akurat tentang siswa Madrasah Aliyah di Jawa Barat,” ujarnya.
Menurut Ru’yat, sebagaimana diketahui bersama bahwa Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan nota pengantar LKPJ Gubernur tahun 2021 dan DPRD telah menetapkan jadwal pembahasan di komisi-komisi.
“Kalau kemarin satu sesi dari berbagai dinas, namun sekarang didampingi oleh Bappeda dan BPKAD dengan khusus melaksanakan rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, karena kami menganggap Komisi V ini di DPRD Jawa Barat berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan sangat penting,” terangnya.
Oleh karena itu dirinya berharap, ked epannya agar perencanaan antara komitmen APBD yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan bisa di ekspos secara detail. Kemudian, sampai sejauh mana catatan-catatan strategis LKPJ tahun 2020 ditindak lanjuti.
“Dengan harapan karena posisi sekarang ini LKPJ kalau dahulu setelah reformasi LPJ dan ini politisnya sangat tinggi berdampak kepada kepala daerah, kita membahas lebih ke arah konten sehingga karena memang itu dan dengan harapan bisa ada perbaikan,” tutupnya. [SR-Humas DPRD Jabar]***
