majalahsora.com, Kota Bandung – Kegiatan diskusi pendidikan akhir tahun 2024 Forum Wartawan Pendidikan Jawa Barat (Jabar) dengan tema “Evaluasi Capaian Prestasi di tahun 2024, PR dan Tantangan di tahun 2025” sukses digelar dan berjalan cukup hangat, di Rooms Inc d’Botanica Bandung, Senin (30/12/2024).
Hadir sebagai pembicara Ketua Komisi V DPRD Jabar, H. Yomanius Untung, S.Pd., Kepala Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Disdik Jabar, Dr. Firman Oktora, S.Si., M.Pd., Pengurus Pusat Asosiasi Komite Satuan Pendidikan Indonesia, Dra. Rachmi Krisdiani, dan Kepala SMKN 4 Kota Bandung merangkap Pengurus MKK SMK Jabar bidang Link & Match, Dr. Agus Setiawan, S.Pd., M.Si. Dimoderatori oleh Ahmad Mualif, Ketua Forum Wartawan Pendidikan Jabar.
Pada kesempatan ini, Kepala Balai TikomDik, Dr. Firman, menjelaskan berbagai capaian kinerja Disdik Jabar, di antaranya Dinas Pendidikan Jabar telah melaksanakan berbagai transformasi pendidikan yang didasarkan pada empat landasan mencakup tersebut mencakup Dynamic Governance, Network Governance, Whole of Governance, dan Digital Governance. Langkah ini diambil untuk menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan perbedaan antar generasi.
Berbagai capaian prestasi pun dia kemukakan, seperti Disdik Jabar memperoleh penghargaan sebagai predikat terbaik dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 dari Ombudsman RI, dan juga meraih penghargaan Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jabar dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.
Di samping itu dirinya juga menjelaskan mengenai pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025, yang berjalan jauh lebih baik, dengan adanya komitmen bersama, PPDB yang Bersih, Objektif, Akuntabel dan Transparan.
Dr. Firman juga mengungkapkan mengenai pekerjaan rumah (PR) dan tantangan ke depan, meskipun rerata lama belajar warga Jabar sudah naik yakni dari 8,83 tahun menjadi 8,87 tahun, namun pada tahun 2025 ingin angka tersebut naik signifikan.
Ahmad Mualif Ketua Forum Wartawan Pendidikan Jabar, saat menjadi moderator diskusi pendidikan akhir tahun 2024, “Evaluasi Capaian Prestasi di tahun 2024, PR dan Tantangan di tahun 2025”
Di samping itu terus menggenjot pembangunan sekolah di 15 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri.
Ketua Komisi V DPRD Jabar Biaya Pendidikan Minim
Ketua Komisi V DPRD Jabar, H. Yomanius Untung, S.Pd., menyoroti mutu pendidikan SMA, SMK khususnya negeri di Jawa Barat yang stagnan. Dikatakan dia, ini karena pembiayaan pendidikan yang minim.
Dikatakan Untung, dari hasil kajian yang mengacu terhadap berbagai variabel, biaya pendidikan yang ideal untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jabar bagi jenjang SMA sekitar Rp 4,6 juta persiswa pertahun dan SMK minimal Rp 5,7 juta persiswa pertahun, tergantung jurusannya.
Sedangkan apabila melihat dari sisi anggaran, salama ini pembiayaan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), untuk SMA persiswa pertahun diangka Rp 1,5 juta, SMK sebesar Rp 1,6 juta persiswa pertahun.
Ditambah dana bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) dikisaran Rp 98 ribu sampai Rp 125 ribu persiswa perbulan dan SMK dikisaran Rp 170 ribu persiswa perbulan, berbeda-beda setiap sekolah.
Apalagi sudah beberapa tahun, keran bantuan dari orangtua siswa melalui SPP ditutup dan sumbangan orangtua pun tidak berjalan sesuai harapan. Jadi hanya mengandalkan BOS dan BOPD saja, sehingga mutu pendidikan di Jabar masih jauh dari kata layak.
Kepala Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Disdik Jabar, Dr. Firman Oktora, S.Si., M.Pd
“Dana yang terbatas dibatasi juga oleh aspek psikologis dan politis di masyarakat terkait dengan pembiayaan pendidikan. Di antaranya pendidikan gratis. Ini sangat membebani, sudah berjalan hampir 20 tahun. Sejak diproklamasikannya pendidikan gratis, disanalah mulai terjadi kemunduran tentang mutu pendidikan,” kata Untung.
Pemerintah dan masyarakat penyelenggara pendidikan dipaksa untuk menyelenggarakan pendidikan apa adanya, karena gratis dan yang menjadi korban adalah siswa, baik saat pembelajaran maupun terkait mutu lulusan.
Menilik hal tersebut, Untung berpendapat harus mengaktifkan kembali SPP, dengan catatan siswa miskin dibebaskan dari SPP. Sehingga sekolah memiliki anggaran yang terukur melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
“Hitungan saya satu siswa harus membayar Rp 200 ribu, perbulan. Itu perkiraan. Orangtua siswa sebenarnya mau membayar, namun sudah terbuai oleh kampanye pendidikan gratis. Maka hentikan istilah pendidikan gratis. Sebenarnya tidak ada pendidikan gratis yang ada adalah pendidikan terjangkau,” kata Untung.
Dengan adanya aktivasi SPP, kata Untung akan mendekati pendidikan layak, dengan orientasi pendidikan yang unggul.
Asosiasi Komite Satuan Pendidikan Indonesia (AKSPI)
Pada kesempatan yang sama Pengurus Pusat Asosiasi Komite Satuan Pendidikan Indonesia (AKSPI), Dra. Rachmi Krisdiani, memaparkan berbagai dinamika komite sekolah.
Kepala SMKN 4 Kota Bandung merangkap Pengurus MKK SMK Jabar bidang Link & Match, Dr. Agus Setiawan, S.Pd., M.Si
Rachmi pun memaparkan bahwa sebagai mitra sekolah, mengacu kepada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, juga Pergub No 97 tahun 2022, yang mengatur peran komite sekolah dalam mendukung banyak program sekolah berdasarkan RKAS, khususnya melalui sumbangan orangtua siswa.
Namun fakta di lapangan sumbangan orangtua siswa untuk menutupi kekurangan anggaran dari BOS dan BOPD tidak berjalan sesuai harapan.
Akibat kurangnya anggaran berdampak pada mutu sekolah, dan sulit untuk menjalankan banyak program unggulan.
“Contohnya seperti LKS (Lomba Kompetensi Siswa) tahun ini, ada siswa kami yang juara di tingkat Jabar, tetapi karena anggaran terbatas untuk persiapan ke tingkat nasional jadi tidak optimal. Ini juga dirasakan oleh SMK yang mewakili Jabar di LKS tingkat nasional. Dampaknya tahun ini Jabar sama sekali tidak memperoleh medali emas,” tutur Rachmi.
Makanya Rachmi berharap para stakeholder, bisa saling mendukung sesuai regulasi yang ada, agar peran komite sekolah dapat bergerak optimal, peran nyatanya didukung oleh orangtua siswa dalam mewujudkan pendidikan berkualitas.
“Intinya masyarakat harus memiliki kesadaran tinggi. Idiom sekolah gratis tapi faktanya belum bisa memenuhi untuk meningkatkan mutu sekolah. Oleh sebab itu SPP dari orangtua siswa harus ada,” kata Rachmi.
Pengurus Pusat Asosiasi Komite Satuan Pendidikan Indonesia, Dra. Rachmi Krisdiani
Dirinya juga menyoroti, peran komite sekolah yang selalu dianggap melakukan pungli oleh oknum APH, LSM dan wartawan apabila ada sumbangan dari orangtua siswa.
Padahal peran komite sekolah menjadi jembatan bagi sekolah dalam memajukan mutu sekolah dan siswa, dengan harapan meningkatkan mutu sekolah, dan melahirkan generasi unggul dan berakhlak untuk kemajuan bangsa.
Tracer Study Lulusan SMK Penting
Sedangkan Kepala SMKN 4 Kota Bandung, Dr. Agus Setiawan, S.Pd., M.Si., memaparkan materi terkait tantangan SMK agar label SMK sebagai penyumbang pengangguran terbuka di Jabar terbantahkan.
Mengacu pada catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 6,75 persen, turun sebesar 0,69 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023 yang sebesar 7,44 persen. Dari angka ini 12,74 persen merupakan tamatan SMK.
Kata Agus upaya-upaya yang dilakukan di sekolah yang dipimpinnya telah melakukan berbagai upaya.
Di antaranya dengan penerapan kurikulum industri dalam upaya meningkatkan kompetensi siswa. Di mana budaya industri diimplementasikan langsung di sekolah dengan menghadirkan guru tamu dari industri. Di samping itu guru SMK melakukan magang di industri.
Yudi Dirgantara, dari PRSSNI Jabar saat melemparkan pertanyaan kepada salah satu pembicara
Cara lainnya penerapan teaching factory, sebuah model pembelajaran yang dioperasikan seperti pabrik dalam sekolah, TeFa membawa pendekatan praktis yang merujuk pada standar dan prosedur industri sesungguhnya.
Terkait penelusuran tamatan SMKN 4 Kota Bandung, pihaknya melakukan pengisian aplikasi tracer study yang disediakan oleh Kemendikbud.
“Sebelum ada tracer study, beberapa tahun ke belakang kami sudah melakukan pendataan oleh para wali kelas. Dulu ada grup WhatsApp dan kontak siswa. Jadi di sini peran wali kelas sangat penting. Sekolah pun selama dua tahun terakhir ini telah menginventarisir lulusan SMKN 4 ke mana saja melalui aplikasi tracer study,” kata Agus.
Agus pun mengatakan bahwa jenjang pendidikan orangtua yang baik sangat berpengaruh terhadap anaknya, tidak sedikit lulusan SMKN 4 Kota Bandung pada tahun 2023 yang melanjutkan ke perguruan tinggi, yakni sekitar 41 persen, dan yang bekerja 43 persen, sisanya berwirausaha dan lainnya.
Sedangkan untuk lulusan tahun 2024, persentasenya bergeser, berkerja 53 persen, melanjutkan 39 persen dan siswanya berwirausaha dan lainnya.
“Jadi intinya agar data lulusan itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan maka SMK negeri maupun swasta harus mengisi aplikasi tracer study, untuk melacak keberadaan lulusannya.”
Yadi Karyadi, Wartawan Majalah Sunda Mangle saat memberikan pertanyaan kepada pembicara
“Data tersebut bisa dipertanggungjawabkan, tidak menyudutkan SMK, seperti data BPS sebagai penyumbang terbesar pengangguran terbuka di Jabar,” tegasnya.
Ketua Forum Wartawan Pendidikan Jabar
Berkenaan dengan kegiatan diskusi pendidikan akhir tahun 2024 Forum Wartawan Pendidikan Jabar ini, Ahmad Mualif sebagai Ketua FWP Jabar berharap dengan adanya diskusi ini, bisa berdampak terhadap kemajuan pendidikan di Jabar.
“Apalagi tadi peran media disinggung oleh Pak Dr Firman dan Haji Untung, bahwa media memiliki peran penting dalam kolaborasi pentahelix membangun kemajuan pendidikan dan melakukan kontrol sosial berdasarkan data yang akurat,” kata Ahmad.
Dirinya juga berharap raihan prestasi pendidikan di Jabar pada tahun 2024 bisa ditingkatkan. Namun tidak sedikit PR dan tantangan pada tahun baru 2025 ini.
“Kami akan dorong melalui tulisan dan pemberitaan dari rekan-rekan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Pendidikan Jabar, agar pendidikan di Jabar maju dan anggarannya transparan serta mencukupi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan tidak dikorupsi,” tegasnya.
“Saya mewakili rekan-rekan mengucapkan terimakasih kepada para donatur yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menyokong kegiatan ini, sehingga bisa berjalan lancar. Semoga tahun 2025 kinerja Disdik Jabar, Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah, DPRD dan stakeholder, bisa mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas dalam meningkatkan seluruh aspek pendidikan yang ada,” pungkasnya. [SR]***
