majalahsora.com, Kota Bandung – Bantuan dana pendidikan untuk SMA/SMK/SLB negeri di Jawa Barat melalui Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) untuk bulan Oktober tahun 2020, belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Kini banyak sekolah yang merasakan dampaknya. Tidak terkecuali bagi guru dan pegawai honorer yang gajinya belum dibayar, melalui dana BOPD.
Terlebih sudah masuk bulan November, sehingga menjadi dua bulan.
Padahal dana BOPD tersebut sudah dianggarkan dari APBD tahuh 2020, untuk bulan Juli sampai Desember 2020. Anggarannya sekitar Rp 1,4 triliun.
Untuk mengkonfirmasi kendala belum dibayarkannya BOPD bulan Oktober 2020, majalahsora.com pun menghubungi Dedi Supandi, Kepala Dinas Pendidikan dan Wahyu Mijaya, Sekretaris Dinas Pendidikan Jabar melalui pesan WhatsApp dan sambungan telepon, Selasa (3/11/2020) sore. Namun kedua orang penting di Disdik Jabar tersebut tidak menjawab panggilan telepon awak media majalahsora.com.
Meskipun dana BOPD bulan Oktober belum dibayar, ada sebagian sekolah, yang sudah membayar hak guru dan tenaga honorernya melalui dana komite sekolah.
Perlu diketahui BOPD merupakan gagasan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, untuk membebaskan iuran bulanan siswa dilebih dari 700-an SMA, SMK dan SLB negeri. Digulirkan pada tahun ajaran 2020-2021. Tepatnya mulai bulan Juli 2020.
Sejak ada BOPD tidak sedikit sekolah yang terbantu. Namun banyak juga sekolah yang merasa kecewa, karena memangkas program unggulannya, terlebih untuk sekolah yang sudah maju. Di samping itu tidak sedikit honor guru dan karyawan yang menjalankan tugas tambahan menjadi hilang. Karena honor tambahan mereka tidak bisa dibayar melalui laporan BOPD.
Tentunya hal itu menjadi dilema untuk para kepala sekolah.
Sebelum adanya penghapusan iuran bulanan SMA dan SMK orangtua siswa umumnya membayar Rp 300 ribu perbulan. Namun untuk orangtua siswa tidak mampu biasanya digratiskan.
Sedangkan kini bantuan dari BOPD sekitar Rp 140-175 ribu persiswa, perbulan.
Menanggapi macetnya BOPD bulan Oktober 2020. Prof Amung Ma’mun Ketua Dewan Pendidikan Jabar, sangat menyayangkannya.
Dirinya pun mengaku belum mendapatkan info yang pasti mengenai keterlambatan penyaluran dana BOPD ke sekolah.
Dewan Pendidikan Jabar akan mencari fakta yang sebenarnya di lapangan.
Untuk memastikannya, pihaknya akan menelusuri masalah itu ke Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Sehingga ke depan tidak ada kendala lagi. Apalagi menyangkut tugas pokok pelayan pendidikan bagi masyarakat termasuk guru honorer.
“Kalau anggarannya sudah tersedia kenapa harus tertahan. Apalagi para guru dan karyawan honorer saat ini dalam kondisi sulit (pandemi),” kata Prof Amung, melalui sambungan telepon, Selasa (3/11/2020).
Dirinya menambahkan kalau memang informasinya benar, maka pendidikan jarak jauh harus tetap berjalan dengan baik.
Kepada pemerintah ia berpesan agar bisa menyelesaikan masalah itu sebagai mana mestinya.
“Kalaupun ada perubahan Dapodik, momentumnya tidak boleh berkepanjangan, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Harus ada kepastian sehingga memberi ketenangan kepada penyelenggara pendidikan,” kata Prof Amung.
“Insya Alloh komunikasi berjalan dengan baik saling mengingatkan. Bukan berarti dana dialihkan tetapi disesuaikan barangkali supaya tepat sasaran,” kata Prof Amung.
Dia dengan tegas akan mendorong BOPD dalam waktu dekat segera cair. Apalagi bulan Oktober sudah lewat. Paling telat di minggu pertama.
“Dewan pendidikan menjadi jembatan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah begitu juga sebaliknya, untuk menjembatani hal yang baik,” pungkasnya. [SR]***
