majalahsora.com, Kota Bandung – Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) menilai, pelaksanaan PPDB di tahun 2024 telah berjalan lancar dan sesuai dengan koridornya, walaupun muncul beragam tanggapan negatif di masyarakat. Namun hal itu merupakan suatu proses perbaikan sistem penerimaan siswa baru di semua jenjang satuan pendidikan, agar di tahun depan tidak terjadi hal serupa.
Penyataan itu diutarakan oleh Plh Kepala Disdik (KaDisdik ) Jabar M Ade Afriandi, menurutnya ada beberapa hal menjadi evaluasi pemerintah, di antaranya ketersediaan sekolah yang memadai bagi semua lapisan.
“Kebutuhannya tidak hanya konteks zonasi saja, tetapi kita harus melihat kebutuhan sekolah di suatu wilayah dengan tingkat kelulusannya, jadi idealnya sekolah semua jenjang ada di setiap kecamatan, khususnya SMA. Kita melihat di Kota Bandung masih ada yang blank spot sekolah SMA. Ini yang menjadi perhatian khusus Pemerintah,” kata Ade di RRI Bandung, Jalan Diponegoro No 61, Selasa (16/7/2024).
Universitas Pasundan (UNPAS) Kampus unggul di Kota Bandung ayo daftar sekarang ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Uang Kuliah Bisa Dicicil
https://pmb.unpas.ac.id/
Masih dijelaskan Ade, hadirnya sekolah negeri di setiap wilayah (kecamatan) menjadi harapan masyarakat, karena bersekolah tanpa biaya. Namun harus juga dipikirkan sekolah swasta yang memerlukan peserta didik untuk keberlangsungan sekolahnya, “Ini merupakan PR bersama, bagaimana orangtua itu mau menyekolahkan anaknya. Karena jika zonasi diganti lagi dengan sistem NEM, tidak akan menghilangkan persoalan. Bagaimana kursinya tidak cukup? Kembali sarananya harus ditambah,” kata Ade.
Lanjutnya ada rencana Pemprov Jabar pada tahun 2024 akan membangun unit sekolah baru, namun belum dapat dipastikan wilayah mana yang menjadi prioritas pembangunan. Sebagai Plh KaDisdik Jabar kata Ade, tidak ada kewenangan untuk memastikan pembangunan.
“Namun hasil monitoring di lapangan, saya akan berikan catatan dan evaluasi menyeluruh setelah PPDB usai, tidak hanya soal PPDB, tapi juga ketersediaan sekolahnya. Jika ada sekolah berarti harus tambah kelas, jika tidak ada sekolah berarti harus dibangun, kalau sudah ada swasta di situ bagaimana kita membantunya. Artinya pemerintah tidak harus membangun sekolah Negeri, tetapi harus memanfaatkan sekolah swasta itu ditingkatkan, agara siswa yang tidak mampu bisa sekolah di swasta,” bebernya.
Insfrastruktur tidak merata menjadi bahan evalusi Disdik Jabar untuk disampaikan kepada pemerintah. Lanjut Ade, solusi PPDB juga akan berkaitan jika insfrastruktur sekolah sudah merata.
“Evaluasi ini tidak hanya ke Pemprov, tetapi juga Kemendikbudristek harus mengetahui. Semoga apa yang kita rencanakan kedepan dapat dukungan semua pihak,” Ade menegaskan. [SR]***
