majalahsora.com, Kota Bandung – Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA SMK tahap satu di Jawa Barat (Jabar) tahun 2024, dilangsungkan pada Rabu (19/6/2024) malam, secara online atau dalam jaringan.
Mengenai hal tersebut perwakilan awak media yang tergabung dalam Forum Wartawan Pendidikan Jabar, menanyakan langsung kepada Plh. Kepala Dinas Pendidikan (KaDisdik) Jabar, M. Ade Afriandi, mengenai kendala selama PPDB tahap pertama. Khususnya mengenai jalur zonasi, adanya satu rumah yang dihuni lebih dari satu KK, dengan jarak hanya ratusan meter dari sekolah yang dituju.
Dijelaskan Ade, bahwa persoalan itu pasti ada. Khususnya keinginan orangtua yang memaksakan kehendak untuk diterima di satu sekolah pilihan mereka.
“Tahun ini kami temukan kondisi seperti itu, dan kami tegaskan bahwa PPDB sesuai ketentuan, termasuk sesuai peraturan Gubernur (Pergub No 9 tahun 2024) sesuai dengan domisili yang sebenarnya,” kata Ade usai membuka kegiatan O2SN SMA tingkat Jabar, di GOR Padjadjaran Kota Bandung, Rabu (19/6/2024).
Lanjutnya bukan sekedar KK saja, tetapi juga mengenai domisili yang sebenarnya. Pasalnya masih ditemukan dokumen-dokumen seperti itu.
“Perkara satu rumah lebih dari satu KK, sepanjang domisilinya benar itu tidak masalah. Tetapi kalau domisilinya tidak benar itu yang menjadi masalah,” kata Ade.
Tetapi itu bukan kewenangan Disdik Jabar, oleh sebab itu akan dibicarakan ke Pemerintah Pusat, melalui Pemerintah Provinsi Jabar, Ombudsman, stakeholder terkait, untuk memajukan pendidikan di Jabar lebih berkualitas, lebih baik dan benar.
“Makanya kami ajak untuk memperbaiki, setiap tahun masalahnya tidak begini terus, seolah daerah yang membuat masalah. Padahal ini juga ada kebijakan dari Pemerintah Pusat contoh ada Permendagri yang mengatur mengenai Disdukcapil soal kebijakan kependudukan, kemudahan-kemudahan melakukan perpindahan domisili atau perpindahan penduduk, itu juga perlu dievaluasi,” kata Ade.
“Kami temukan ada alamat tetapi sebetulnya rumahannya tidak ada,” imbuh Ade yang merupakan Kepala Satpol PP Jabar.
Saat ditanya apakah PPDB tahap satu ini lebih baik? Kata dia lebih baik tanyakan kepada masyarakat secara langsung, agar lebih objektif.
“Kalau saya yang bilang lebih baik, nanti yang lain belum tentu. Kalau saya katakan tidak baik, sayanya ingin bertanggung jawab PPDB ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya.”
Begitu juga mengenai intervensi kata Ade tidak dipungkiri masih ada. “Artinya disituasi seperti ini, kami sudah berkomitmen pun, dipublikasi semua bukan hanya kepalanya, artinya sampai pelaksana komite sekolah (orangtua), operator berkomitmen yang terbaik, kalau kenyataan di lapangan masih ada intervensi. Ke saya juga ada melalui WA, telepon, melalui surat, pokoknya bagaimana caranya ini anak saya, ini anak saya (agar diterima di sekolah tertentu).”
“Maka tadi saya sampaikan, kita ini orangtua ingin mendapatkan yang terbaik, tetapi jangan dimulai dengan hal yang tidak benar,” tegas Ade.
Ade pun berpesan pentingnya evaluasi, karena yang mendaftar ke SMA setiap tahun terus meningkat ketimbang yang melanjutkan ke SMK.
Maka perlu adanya penelusuran minat lulusan SMP, agar memilih ke SMA itu bukan ikut-ikutan teman mereka. [SR]***
