majalahsora.com, Kota Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meresmikan pengoperasian POM khusus kendaraan listrik yang disebut Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PT PLN (Persero), Senin 2 November 2020.
SPKLU itu berada di area parkir timur Gedung Sate, Kota Bandung.
Menjadi era baru dalam menggunakan kendaraan listrik non Bahan Bakar Minyak (BBM).
Peresmian SPKLU atau stasiun charging kendaraan listrik ini bertepatan dengan peringatan Hari Listrik Nasional ke-75.
Emil, sapaan akrab Gubernur Jabar mengatakan, hadirnya SPKLU menandai akan dikonversinya seluruh kendaraan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jabar termasuk untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar di awal tahun 2021.
Saat ini, Pemprov Jabar tengah menyiapkan kebijakan terkait penggunaan kendaraan listrik tersebut.
“Pemprov Jabar sedang menyusun kebijakan. Sekarang produksi (mobil listrik) sudah massal, maka mulai tahun depan itu pembelian mobil dinas wajib mobil listrik dan motor listrik,” kata Emil.
“Jadi Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang mewajibkan kebijakan (penggunaan motor listrik bagi ASN), minimal kendaraan dinas gubernur sampai level bawah,” tambahnya.
Adapun konversi penggunaan kendaraan listrik dinas ini ditujukan sebagai inisiasi awal untuk program kendaraan bermotor listrik dengan bahan bakar nonfosil sehingga lebih ramah lingkungan.
Pada kegiatan itu, Emil bersama Direksi PLN, pimpinan perusahaan otomotif, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jabar turut mencoba mobil dan motor listrik, termasuk cara pengisian dayanya.
“Tidak ada bedanya (dengan nonlistrik), yang harus dibiasakan hanya ini nyala atau tidak karena suaranya kecil tapi kita bisa lihat di layar, sisanya sama saja,” ujar Emil.
Ia memaparkan instrumen infrastruktur pengecasan bervariatif, ada yang bisa ditukar dan ditambah di suatu tempat dan ada juga yang bisa mengecas di mana saja seperti produk mobil listrik dari Hyundai.
“Tapi apa pun itu kita ubah gaya hidup kita agar bisa menyelematkan lingkungan dan mencegah kebencanaan (dengan kendaraan listrik),” ucapnya.
Sementara untuk ketersediaan mobil listrik, rencananya Pemprov Jabar akan membeli mobil listrik dari Hyundai tipe Ionic.
“Hyundai ini sudah saya tes ke Garut, di tanjakan Nagreg tidak ada masalah,” ujar Emil.
Ia menambahkan, harga mobil listrik Hyundai berkisar Rp 600-700 juta. Harga tersebut termasuk harga standar dan terjangkau. Selain itu, penggunaan mobil listrik pun bisa menghemat biaya bensin.
Selain pabrikan, mobil karya anak bangsa juga ditampilkan dalam agenda Hari Listrik Nasional ke-75 ini.
Mobil listrik karya Institut Teknologi Nasional (Itenas) merupakan yang pertama di Jabar dan diharapkan mampu menunjang target jumlah kendaraan listrik di Jabar di masa mendatang.
“Kalau kendaraan bensin jarak 300 km menghabiskan dana Rp 250 sampai Rp 270 ribu, tapi dengan ngecas (listrik) hanya Rp 50 ribu untuk jarak 300 km, berarti kendaraan dinas (listrik) ini menghemat (anggaran),” pungkasnya. [SR-Humas Jabar]***
