majalahsora.com, Kota Bandung – Komitmen dari segenap anak bangsa terhadap pemberantasan korupsi harus dideklrasikan serentak secara nasional dan masif. Aksi ini harus berulang kali dilakukan sehingga terjadi tindakan pecegahan tindak pidana korupsi.
“Pencegahan tindak pidana korupsi jangan hanya dilakukan oleh penegak hukum. Tetapi harus dilakukan segenap anak bangsa. Salah satunya dengan aksi deklarasi dan komitmen yang melibatkan semua elemen dan harus diulang beberapakali, termasuk oleh para relawan pendukung capres,” kata Aktivis ’98, Fidel Dapatigawa,
Pandangan itu ia sampaikan saat acara “Diskusi Membangun Generasi Antikorupsi untuk Indonesia Emas”, yang diselengarakan Kaukus Jurnalis untuk Demokrasi, Rabu (31/1/2024).
Di acara yang sama Fungsionaris PDIP Abdi Yuhana mengatakan, salah satu cara memberantas korupsi yakni bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia jangan selalu memakai sistem demokrasi mayoritas.
Misal kata Abdi, mengenai pemilihan gubernur, dipilih secara langsung oleh rakyat, kemudian sistem kemenangan pemilihan 50% plus 1 dan lainnya.
“Pelaksanaan demokrasi mayoritas ini menjadikan biaya mahal dalam pertandingan demokrasi. Sehingga yang terjadi cenderung melakukan tindakan korupsi untuk mengembalikan modalnya dalam pemilihan. Maka untuk menghindari tindakan pidana korupsi salah satu faktornya mengurangi sistem demokrasi mayoritas,” kata Abdi.
Sedangkan kata Sosiolog dari UNPAD Giri M Quadrat, membangun generasi antikorupsi harus dimulai dari penguatan budaya atau penguatan nilai-nilai budaya di masyarakat.
“Di Jepang, Cina, dan sebagian Eropa, pelaksanaan budayanya kuat, sehingga negara-negara tersebut sangat minim korupsinya,” kata Giri.
“Bahkan di Jepang, ada masyarakat mempunyai rasa malu hingga bunuh diri. Apalagi mereka membuat korupsi,” imbuhnya.
Sementara itu Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Cecep Darmawan menjelaskan soal penindakan kasus korupsi yang harus dilakukan secara maksimal.
“Betul harus ada kesepakatan seluruh elemen masyarakat agar korupsi menjadi musuh bersama atau endemik,” kata Prof. Cecep Darmawan.
Menurutnya, bahwa korupsi akan melahirkan kejahatan lainnya.
“Jadi korupsi menghasilkan kejahatan lain, misal korupsi pada bidang ekonomi sosial, dan bidang lainnya. Makanya harus ada gerakan moral dari masyarakat,” kata Prof. Cecep.
Terkait politik di negara kita, yang mana partai punya peran penting, harus dijadikan corong terdepan dalam anti korupsi.
“Partai yang punya integritas dengan publikasi dana kampanye misalnya, itu partai yang bagus. Tapi apakah sekarang saat ini transparan soal dana kampanye itu, apa rakyat bisa mengakses, nah hemat saya bersihkan dulu partainya, baru gerakan moral, ” terangnya.
Terkait pesta demokrasi yang memakan biaya besar, Prof. Cecep menilai bisa zero saja, selama komitmen moral itu ada.
“Sekarang memang sulit pilihannya, mana cost politik besar atau tidak dipilih rakyat, mari kita bersama mengagas gerakan moral anti korupsi dari masyarakat dan kalangan milenial,” kata Prof. Cecep.
Ketua Pelaksana Diskusi Sonny BR mengatakan, diskusi ini sengaja dilakukan pihaknya dengan tujuan mencari cara untuk mencetak generasi anti korupsi. Karena dengan tindakan anti korupsi Indonesia emas akan tercapai.
“Di Cina itu untuk memulai pembangunan negaranya hingga menjadi sekarang, berawal bagaimana warga negaranya mempunyai sifat anti korupsi. Nah kita lagi mencari formula mencetak generasi Indonesia yang antikorupsi,” kata Sonny.
Ketua Kaukus Jurnalis Demokrasi Jabar Arief Pratama mengatakan bahwa gerakan antikorupsi di Jabar khususnya, harus terus digaungkan oleh semua elemen masyarakat.
“Antikorupsi harus terus digaungkan di Jabar, dari Jabar untuk Indonesia bersih, bisa kita lakukan dengan bersama-sama mendeklarasikan anti korupsi dalam hal apapun,” jelas Arief.
Kegiatan diskusi publik oleh Kaukus Jurnalis Demokrasi Jabar ini dihadiri kalangan milenial dari mahasiswa Kampus UPI dan Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung. [SR]***
