majalahsora.com, Kota Bandung – Muhamad Solihin, Pjs Wali Kota Bandung, menjadi pemimpin upacara HUT Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulan Bencana (Damkar PB) ke-99, di Plaza Balai Kota Bandung, Rabu (14/3/2018) yang berlangsung meriah.
Saat itu, hadir Satwankar (Satuan Relawan Pemadam Kebakaran) yang mendominasi barisan peserta upacara, diikuti anggota pramuka, linmas, penyandang disabilitas, serta relawan masyarkat,yang bersama-sama mengabdikan diri menjadi mitra Damkar PB Kota Bandung.
Setelah upacara, terlihat dari atas mobil Damkar, petugasnya menyalakan asap berwarna merah muda, dan ungu, sebagai tanda dimulainya prosesi. Sesaat kemudian keduanya turun menggunakan tali, diiringi oleh suara sirine dari mobil pemadam lain, yang terparkir di sekitar Balai Kota Bandung.
Hal itu cukup mengundang perhatian para peserta upacara. Di tambah atraksi tiga orang anggota Damkar PB yang turun menggunakan tali tambang dari ketinggian 10 meter, mobil Turntable Tender and Snorkel, untuk memberikan tanda kehormatan secara simbolis kepada Walikota Bandung, berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Selanjutnya peserta HUT Damkar beserta tamu kehormatan, melakukan konvoi menggunakan mobil Damkar. Rutenya sesuai dengan jalan yang sudah di tentukan, menuju markas Damkar di Jalan Sukabumi No 17.
Setibanya di lokasi, rombongan disambut dengan meriah. Solihin, Pjs Walikota Bandung, di dampingi Kepala DKPB Kota Bandung Ferdi Ligaswara, melihat ruangan Command Center 113 dan menonton potongan video tentang Damkar PB dan Satwankar, di ruang rapat Damkar PB. Dilanjutkan pemotongan tumpeng.
Disela acara Pjs Walikota Muhammad Solihin menjelaskan, sudah seharusnya pemerintah memberi perhatian khusus kepada anggota Damkar. Sebab selain bertugas menjinakan api, mereka juga tak jarang menjadi tumpuan masyarakat dalam hal memberikan pertolongan lainnya.
“Karena itu, melihat kondisi ini kami membutuhkan orang-orang yang bisa memanaje di lapangan, bekerja sama dengan yayasan atau outsoursing, yang memiliki kemampuan khusus jadi anggota Damkar, secara pendidikan minimal lulusan D3,” kata Solihin.
Dirinya meminta setiap anggota Damkar PB, harus memiliki kualitas dan pengabdiaan besar terhadap profesinya, agar tetap displin, totalitas dan profesional. “Profesionalisme tinggi sangat dibutuhkan, di setiap perangkat daerah,” terang, Pjs Walikota Bandung.
“Idealnya harus ada 800-an anggota Damkar PB, untuk bisa menanggulangi masalah kebakaran di Kota Bandung. Sekarang baru ada sekitar 300 orang. Tentunya, masih ada kekurangan,” sambungnya.
Rangkaian Ulang Tahun Damkar
Pada usia yang ke-99 ini Kepala Damkar PB Ferdi Ligaswara menuturkan berbagai kegiatan telah dilakukan. Seperti hari ini (Rabu, 14/3/2018) diawali atraksi keterampilan dari personel Damkar. Hari sebelumnya dilakukan beberapa rangkaian kegiatan, di antaranya penanaman pohon di Desa Palasari Cibiru, yang mendukung program Citarum bersih, bersama sektor 22, serta berkolaborasi dengan anggota pramuka, satwankar, relawan yang bergotong royong dengan masyarakat. Di samping itu ada kegiatan donor darah, santunan kepada yatim piatu serta para difabel.
Disinggung mengenai kekurangan personil Damkar PB Kota Bandung, Ferdi menegaskan, realistis saja, bahwa kegiatan Damkar PB harus di topang oleh anggaran daerah. “Maka dari itu, strateginya kita melakukan manajemen partisipatif dengan mengarahkan kita, bukan saja sebagai objek tapi sekaligus sebagai subjek. Solusinya membuat damkar-damkar kecil di setiap kelurahan dan kecamatan, jadi ketika terjadi kerbakaran, mereka harus bergerak dari awal,”ujarnya.
Ferdy juga mengajak seluruh anggotanya untuk tetap melayani masyarakat, bukan dilayani masyarakat, sekalipun tugas Damkar PB penuh resiko dengan taruhan nyawa.
Untuk itu, harap ketua Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia, meminta kepada permerintah daerah dan pusat, membuat relugasi yang melindungi petugas Damkar, bukan saja di Kota Bandung tapi juga diseluruh Indonesia.
“Contoh petugas Damkar di Sumedang, mereka bertugas siang dan malam dengan iklas, dan tanpa beban, kendati santunan hanya Rp 300 ribu/bulan. “ini bukan urusan pemerintah pusat saja. tapi harus ditopang oleh kebijakan politik, pungkas Ferdi. [SR-Ajat]***
