majalahsora.com, Kota Bandung – Pendidikan politik bagi perempuan dinilai penting. Kaum ibu bukan hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga memiliki hak dipilih, menjadi penyelenggara, dan bahkan menjadi pengawas pemilu.
Hal itu mengemuka pada acara kunjungan Netty Prasetiyani bersama sejumlah aktivis, fungsionaris parpol, dan profesional perempuan ke KPU Jabar di Jl. Garut No. 11 Bandung Senin (5/3/2018).
Menurut Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat, kaum perempuan perlu meningkatkan kemampuaan dalam berbagai aspek. Apalagi jumlahnya yang relatif besar bisa menggiring gubernur terpilih mengamankan kepentingan perempuan. “Kuncinya adalah pendidikan politik,” sebutnya.
Meningkatnya kapasitas kaum perempuan, kata Yayat, diharapkan mendorong partisipasi politik. “Setidaknya datang ke TPS dengan seperangkat pengetahuan yang cukup,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Netty Prasetiyani. Dalam pandangannya, kaum perempuan harus meningkatkan kapasitas. “Perlu capacity building, agar lebih berkualitas sehingga bisa memberdayakan perempuan lainnya,” sebutnya, sambil menegaskan edukasi terhadap perempuan mampu meningkatkan partisipasi pemilih.
Sementara itu Komisioner KPU Jabar Divisi Teknis, Endun Abdul Haq menjelaskan, KPU memberi kemudahan akses pemilih ke TPS sesuai PKPU 8/2018. Misalnya orang sakit dilayani KPPS di tempat ia berbaring, bisa memilih di mana saja dengan membawa formulir A5 (bisa meminta H-1), membawa KTP elektronik atau surat keterangan dengan tetap membawa formulir C6 untuk meminimalkan penyimpangan, kemudahan untuk penyandang disabilitas, serta penempatan TPS yang mudah dijangkau masyarakat.
Terkait kampanye, menurut Endun, waktu efektif kampanye selama 116 hari dan 13 hari libur kampanye, pada hari libur keagamaan dan hari buruh internasional.
Dalam hal kampanye di rumah ibadah dan bakti sosial, Endun mengingatkan, harus mengacu kepada definisi kampanye yakni penyampaian visi dan misi untuk meyakinkan orang lain. “Bentuk lain kampanye adalah rapat umum dengan jumlah terbatas, kegiatan kebudayaan, olahraga, perlombaan, kegiatan sosial, dan kampanye melalui media sosial. “Syaratnya dilarang memberikan door prize,” ungkap Endun.
Pada saat yang sama, Komisioner KPU Jabar Divisi Perencanaan dan Data, Ferdhiman Bariguna menjelaskan soal sistem informasi berbasis TPS. “Aplikasi ini bukan hanya memetakan TPS, tetapi juga berbagai informasi seperti DPT atau pemilih tambahan,” sebutnya.
Ia juga menegaskan aplikasi ini memudahkan masyarakat mengakses data dan bisa didownload oleh publik setelah 16 Maret.
“Ini adalah langkah awal dari KPU Jabar, karena dari satu aplikasi bisa digunakan untuk pemilu,” katanya.
Sedangkan Komisioner KPU Jabar Divisi SDM dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Nina Yuningsih menegaskan kegiatan sosialisasi hanya mendistribusikan informasi program dan tahapan Pilgub. “Ini berbeda dengan pendidikan politik yang berorientasi menanamkan pemahaman pentingnya memilih dan menyadarkan pentingnya menggunakan hak pilih dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih,” katanya.
Nina juga menjelaskan, partisipasi itu bukan hanya di TPS tetapi juga di setiap tahapan, khususnya dengan mengawasi pelaksanaanya secara terukur dan bisa diukur dari angka partisipasi. Terkait sosialisasi oleh KPU Jabar, Nina menyebut, model yang diterapkan adalah
sosialisasi berbasis keluarga seperti melalui arisan dan pengajian. “Kami juga memberdayakan agen sosialisasi sebagai distributor informasi dan pendidikan pemilih,” pungkasnya. [SR]***
