majalahsora.com, Kota Bandung – Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk jenjang Madrasah Aliyah se-Jawa Barat (Jabar) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sampai saat ini, belum juga cair.
Bantuan BPMU untuk siswa MA tahun ini, sebesar Rp 700 ribu persiswa, pertahun, nilainya sama dengan BPMU untuk siswa SMA, SMK dan SLB swasta.
Namun BPMU untuk jenjang SMA, SMK dan SLB sudah digelontorkan, sebelum lebaran 1443 H.
Hal tersebut menjadi pertanyaan, bagi ribuan Kepala MA.
Untuk meluruskan simpang-siurnya informasi mengenai belum cairnya BPMU itu, majalahsora.com berusaha mencari jawabannya, di antaranya menghubungi Wakil Ketua Komisi V, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, Abdul Hadi Mijaya.
Kepada majalahsora.com, Gus Ahad sapaannya mengungkapkan, bahwa belum cairnya bantuan tersebut karena ada dua persoalan, pertama dari segi waktu, kedua ketidaksinkronan data.
“Jadi pada waktu pendataan tahun lalu, untuk siswa SMA, SMK dan SLB Disdik Jabar menggunakan Dapodik, sehingga mudah mendata siswanya dan akurat. Namun terkait dengan data siswa Madrasah Aliyah datanya ada di Kemenag (Kementerian Agama), tahun lalu ada kesenjangan data,” terang Gus Ahad, melalui sambungan telepon seluler, Kamis (19/5/2022).
Dari masing-masing MA di kabupaten kota yang melaporkan ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan I-XIII, ada yang dibulatkan, sehingga kata Gus Ahad, saat pendataan siswa, tidak sesuai dengan data sentral, selisihnya sekitar 96.376 siswa.
Seharusnya 239.234 siswa, sedangkan alokasi anggaran hanya tersedia 142.858.
“Per kabupaten kota berbeda-beda, datanya ada yang meleset jauh (tidak akurat) ada yang dekat (akurat),” imbuh politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Hal itu mempengaruhi terhadap penambahan anggaran, sekitar Rp 67 miliar.
“Selisihnya akan diajukan pada anggaran perubahan. Cair sekitar bulan Oktober atau November 2022,” kata Gus Ahad.
Masih kata Gus Ahad, perbaikan selisih itu sudah ada kesepahaman dengan para perwakilan kepala sekolah MA yang tergabung dalam Forsikmas dan KKMA Jawa Barat, Kanwil Kemenag serta Disdik Jabar.
Dirinya juga menegaskan BPMU dari anggaran murni akan berjalan terus.
“Setiap MA kalau ada selisihnya nanti dikompensasi pada (anggaran) perubahan,” terang Gus Ahad.
“Hal tersebut sudah diketahui oleh BAPEDA, BPKAD sudah komit untuk diselaraskan. Pada rapat anggaran perubahan bersama anggota dewan, Komisi V ada di situ Banggarnya. Maka nanti kita akan pastikan lagi angka-angkanya sudah tidak meleset lagi insya Allah,” ia menegaskan.
Gus Ahad pun meminta jangan ada lagi ungkapan MA merasa dianak tirikan dan lain-lain.
“Sejak awal BPMU Rp 700 ribu, tidak ada beda untuk MA, SMA, SMK dan SLB swasta,” ia menegaskan kembali.
Sehubungan dengan BPMU anggaran murni dan prosesnya hibah, direalisasikan sesuai dengan data siswa yang masuk.
“Kalau data (berkas) itu tidak lengkap, maka belum bisa dicairkan prosesnya, tiap madrasah sekolah harus melengkapi data di KCD nya masing-masing. Saya lihat KCD bekerja dengan sangat baik,” kata Gus Ahad.
Proses pencariannya pun akan lebih baik dari tahun lalu, permasing-masing Cabang Dinas Pendidikan, karena penguasa pengguna anggaran ada di per KCD
“Kami sempat beraudiensi dengan para Kepala MA dengan Kemenag, Disdik menyepakati tanggung jawab komando untuk melengkapi data ada di Kemenag,” kata Gus Ahad.
Lebih lanjut ia mengatakan untuk waktu pencarian sesuai peruntukannya, tidak ada kaitannya dengan THR yang dibagikan sebelum lebaran. Karena menurutnya BPMU bukan THR, prosesnya proses reguler, akan cair sekitar bulan Mei atau Juni 2022. Dengan nilai sekitar Rp 1 triliun.
“Tergantung Kelengkapan berkas per-KCD,” pungkasnya. [SR]***
