Oleh: Asep B Kurnia/Asep Maung
Dikala para pejabat semua berbicara mengenai pendidikan umumnya mereka senada mengatakan pendidikan di negara kita kini sudah semakin lebih baik.
Hal itu berkaca dari banyaknya perubahan dan program-program yang ada.
Salah satunya dalam memanfaakan teknologi TI/komputer/digitalisasi dalam segala bidang, baik itu pembelajaran, ujian siswa, absensi, laporan guru, tenaga kependidikan dan lainnya.
Namun begitu saya pribadi memiliki pandangan yang berbeda dan lebih penting, yaitu mensejahterakan perekonomian para guru dan tenaga kependidikan.
Guru dan tenaga kependidikan merupakan bagian terpenting dalam memajukan peserta didik yang perlu diperhatikan kesejahteraannya.
Bagi guru dan tenaga kependidikan yang statusnya sudah ASN (Aparat Sipil Negara) memiliki keadaan ekonomi yang relatif lebih baik, dibandingkan dengan yang masih menjadi tenaga honorer.
Meskipun begitu dibeberapa daerah sudah mulai diperhatikan kesejahteraannya. Seperti di Kota Bandung.
Tetapi ada catatan khusus untuk Pemerintah Kota Bandung, yaitu itikad baik untuk mensejahterakan guru dan tenaga kependidikan honorer jangan setengah-setengah.
Hemat saya berikan haknya sesuai yang dijanjikan yaitu penghasilannya setara dengan UMK beserta tunjangan lainnya.
Di samping itu secara birokrasi dalam persyaratan penerima serta pencairannya jangan dipersulit dan berbelit-belit. Hingga berbulan-bulan baru tersalurkan, atau bahkan ada yang malah tidak menerimanya
Saya paham hal itu untuk pertanggungjawaban keuangan secara adminitratif terhadap lembaga terkait. Namun apabila bisa lebih disederhanakan proses dan syaratnya alangkah lebih bijak.
Karena sudah selayaknya ribuan guru dan tenaga kependidikan honorer diperhatikan apalagi sudah mengabdi selama puluhan tahun.
Karena mereka pun perlu membiayai dirinya dan tanggungan yang perlu dinafkahi.
Dana BOS Jangan Telat
Begitu pun dengan penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) jangan sampai terlambat disalurkan ke sekolah-sekolah penerima.
Apalagi setiap tahun hal itu kerap terulang dan terjadi.
Saya melihat banyak sekolah negeri dan swasta (SD & SMP) di Kota Bandung yang kini mulai merasakan dampaknya.
Seperti yang saya ketahui kini banyak sekolah yang kesulitan untuk menutupi biaya operasional dan pembayaran layanan daya dan jasa.
Mereka sampai “nganjuk ngahutang” ke berbagai pihak untuk menutupi pembiayaan bulanannya.
Karena dana BOS yang ditunggu-tunggu kerap datang terlambat.
Dibayarnya per triwulan, namun tidak dibulan-bulan pertama. Biasanya sekolah menerima di bulan ketiga.
Hal itu sangat disayangkan, bagaimana mau lebih baik dan maju apabila kejadiannya terus berulang dan sudah menjadi hal yang lumrah dan ingin dimaklumi.
Terlebih dana yang diterima oleh sekolah, secara nominal bisa disebut kurang layak.
Jadi akan sampai kapan? ***