Frasa yang tercantum dalam butir kelima Pancasila itu selengkapnya berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah salah satu makna cita-cita utama mengapa bangsa ini harus merdeka, harus berdaulat, melepaskan diri dari kungkungan penjajahan. Dalam arti yang sederhana, penjajahan adalah penindasan, perampasan serta kesewenang-wenangan yang dilakukan pihak penjajah.
Sementara bagi pihak terjajah berlaku yang sebaliknya, yakni terjajah, tertindas, harta kekayaannya terampas serta menjadi korban kesewenang-wenangan. Kesadaran terhadap ketidakadilan seperti itu terpicu oleh kenyataan, apakah itu pengalaman maupun pengamatan.
Dalam pembelaannya yang terkenal di depan hakim kolonial, yang kemudian dikenal sebagai Indonesia Menggugat, Bung Karno secara gamblang mengemukakan ketimpangan sosial serta ketidakadilan yang dilakukan pihak Belanda. Mereka mengambil kekayaan dari bumi Indonesia tapi rakyat Indonesia itu sendiri dibiarkan miskin dan tertindas.
Meskipun demikian, sejak jauh-jauh hari Bung Karno memperingatkan bangsanya, bahwa setelah kemerdekaan dapat diraih, kita akan berhadapan dengan kolonial versi baru, yakni penjajahan ekonomi.
Dominasi peran ekonomi itulah yang sedang dialami bangsa sekarang ini. Semangat kemerdekaan sudah jauh berubah arah. Meski Pancasila masih terus disanjung, orientasinya bukan lagi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Apakah sebagai bangsa kita telah meninggalkan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila tersebut. Tanpa harus berpikir panjang, harus kita katakan, memang seperti itulah yang terjadi.
Bukti yang paling terang benderang adalah diberlakukannya kebijakan bantuan sosial (Bansos) selama kurun waktu yang sangat panjang.
Benar, bansos berdampak positif karena membantu rakyat yang kemampuan ekonominya sangat terbatas. Namun kita juga tidak perlu menutup mata terhadap akibat negatif yang merupakan produk lanjutannya. Bansos berkepanjangan memiliki kemungkinan rakyat akan bersikap malas. Toh nanti akan dapat bantuan dari pemerintah.
Jika kita renungkan lebih dalam, bansos berselisih jalan dengan kehendak mewujudkan keadilan sosial, keadilan yang merata dirasakan oleh seluruh rakyat. Keadilan seperti apa? Tentu berlapis. Tapi meski praktiknya bisa berbeda, landasan utamanya memiliki kesamaan yakni pemenuhan kebutuhan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Rakyat Brunei Darussalam sudah menikmati keadilan seperti itu meskipun mereka tidak menganut Pancasila.
Makna universal Pancasila seperti itu sudah sangat dipahami oleh segenap manusia yang hidup di muka bumi ini. Hidup yang selayaknya, dan itu bisa diibaratkan sunatullah, adalah mewujudkan keadilan sosial. Bukan berarti mewujudkan masyarakat yang sama rata sama rasa sebagaimana digembar-gemborkan penganut paham komunis. Prinsip dasar keadilan sosial adalah sebagaimana dipraktikkan Nabi Muhammad di Madinah. Siapa pun boleh kaya, tapi mesti ingat di dalam kekayaan tersebut ada bagian yang harus dibagikan kepada pihak lain. Dari rejeki yang dibagikan kepada pihak lain itu, imbalannya adalah pengampunan dosa serta kenikmatan surga. Sebaliknya, siapa pun tidak boleh membiarkan tetangganya kelaparan. Karena jika berlaku demikian, sebagian imannya akan ternoda.
Muncul pertanyaan yang sangat sederhana. Jika masyarakat di masa lalu maupun di masa sekarang sudah membuktikan kemampuannya melaksanakan keadilan sosial yang dimaksud dalam Pancasila itu, mengapa kita sendiri susah sekali mewujudkannya? Apakah karena negara kita tidak sekaya Brunei Darussalam, atau tidak serajin warga Singapura? Mungkin keduanya tidak, tapi bisa muncul kemungkinan yang ketiga. Faktor penyebabnya adalah keserakahan.
Kita boleh saja terkejut. Tapi buktinya sudah bertumpuk. Banyak sekali pejabat negara bahkan juga wakil rakyat yang terbukti korupsi. Dan itulah salah satu wujud keserakahan. Bagaimana mungkin masyarakat yang beragama dan berpancasila justru cenderung menjadi masyarakat yang serakah, korupsi, hidupnya hedonis?
Pertanyaan sejenis inilah yang mestinya menjadi agenda siapa pun yang sempat memiliki kekuasaan. Mungkin awalnya semacam bisikan pada diri sendiri, mengapa saya serakah? Mengapa tak pernah merasa puas? Mengapa timbul keinginan untuk memenuhi keinginan seperti itu dengan cara apa pun termasuk harus korupsi? Mengapa kesadaran agama yang saya anut tidak menjadi benteng yang kokoh sehingga mampu menolak godaan seperti itu?
Mungkin benar, awal pangkalnya adalah godaan. Apakah kecenderungan seperti itu sudah selesai dengan menuding setan sebagai penyebabnya? Sebenarnya, kalau kita mau jujur, pertanyaannya tidak perlu serumit itu. Jika kita beragama Islam, pola hidup Nabi Muhammadlah yang semestinya dijadikan sebagai teladan. Beliau sudah terbukti mampu mewujudkan keadilan sosial, menjadi realitas yang sangat nyata, bahkan dalam rentang waktu yang sangat singkat. Keteladanan seperti apa lagi yang harus kita ikuti?***
