majalahsora.com, Kota Bandung – Penjabat Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan, meminta Badan Pengawas Kinerja dan Pembangunan (BPKP), agar optimal dalam mengawasi kinerja keuangan dan perkembangan pembangunan di Jawa Barat, baik yang dikerjakan pemerintaj pusat maupun daerah.
Untuk itu, Iriawan menyebut bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat terkait monitoring, yang ditujukan kepada setiap instansi, di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Maka dilakukan monitoring,” kata Iriawan di Gedung Nagara Pakuan, Bandung, Kamis (30/8/2018).
Menurut Iriawan, monitoring dilakukan sebagai upaya pencegahaan, untuk menghindari penyimpangan pada suatu proses pembangunan.
“Penyimpangan bisa saja dilakukan instansi atau pihak luar, namun tidak diketahui oleh kepala satuan,” katanya.
“Kedua dia ‘belok’ tahu tapi diam, atau dibelokan. Tapi sebelumnya memang harus ada upaya-upaya pencegahan kepada semuanya sehingga tidak ada permasalahan keuangan khususnya untuk pembangunan,” harapnya.
Iriawan juga menambahkan, bahwa BPKP sangat membantu kelancaran kinerja Dinas di Provinsi Jawa Barat. Salah satunya, pada proses penerimaan siswa/i baru di SMA/SMK/MA yang kini jadi kewenangan provinsi.
“Tim tersebut sudah mengawasi, memang rawan terjadi praktek di sana, tapi belum ditemukan kecurangan, tapi ini semacam pencegahan. Untuk mengelemenir terjadinya kecurangan. Jadi sejauh ini secara keseluruhan Alhamdulilah kondusif,” ujarnya. [SR]***