majalahsora.com, Kota Bandung – Sekolah Menengah Pertama (SMA), Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Jawa Barat siap menerapkan tiga kurikulum baru di tahun ajaran 2022/2023.
Ketiga kurikulum tersebut yakni kurikulum industri, kurikulum jabar masagi, dan kurikulum pendidikan anti korupsi (PAK).
Berkaitan dengan itu, ada beberapa perwakilan kepala sekolah yang dimintai tanggapannya. Hasan Iskandar Kepala Sekolah SMKN 2 Bandung mengatakan, rencana penerapan tiga kurikulum itu sudah disosialisasikan sejak lama.
“Jadi ada kurikulum jabar masagi yang sebetulnya sama dengan konsep penerapan kurikulum pancasila dan seterusnya, termasuk yang anti korupsi juga sama,” ujar Hasan, saat dihubungi melalui sambungan telepon, kepada perwakilan Forum Wartawan Pendidikan Jabar, Rabu (23/3/2022).
Hasan Iskandar, M.Pd., Kepala SMKN 2 Kota Bandung
Demikian juga dengan Tuti Kurniawati Kepala SMAN 1 Bandung. Informasi rencana penerapan ketiga kurikulum tersebut sudah masif disosialisasikan.
Menurut Tuti, Jabar Masagi sudah diterapkan sejak lama di sekolah-sekolah.
“Kalau kurikulum Industri itu mungkin sasarannya SMK, tapi di SMA itu sekarang sedang masif dikembangkan tentang sekolah pencetak wirausaha, kemudian kurikulum anti korupsi, SMAN 1 Bandung sebenarnya sudah mendeklarasikan sekolah integritas, hanya memang sekarang perlu penguatan-penguatan,” kata Tuti.
Sedangkan Dede Iryanto, Kepala SMAN 1 Singaparna, mengatakan bahwa penerapan kurikulum industri bakal diarahkan ke prakarya. Sebab, kata dia, siswa SMA hampir sebagian besarnya meneruskan ke jenjang lebih tinggi.
Tuti Kurniawati, M.Pd., SMAN 1 Kota Bandung
“Kami bukan SMA vokasi, jadi belum begitu paham, kalau kurikulum merdeka belajar sama pendidikan anti korupsi kami sudah mulai akan menerapkannya, Insya Allah di semester satu tahun ajaran baru. Sebagai tindak lanjutnya, kami akan mendatangkan Jaksa ke sekolah dengan teman Jaksa masuk Sekolah untuk memberikan pengetahuan tentang antikorupsi kepada siswa,” kata Dede.
Sedangkan di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN), penerapan ketiga kurikulum itu relatif sulit diterapkan.
Yadi Haryadi, Kepala SLBN Cinta Asih Soreang mengatakan, sebenarnya untuk kurikulum Jabar Masagi dan Pendidikan Anti Korupsi sudah disosialisasikan.
“Untuk kurikulum industri, di SLB itu bisa disebut berat, meskipun kita sudah ada kerja sama dengan beberapa industri.
Untuk SLB itu rasanya harus diperkuat dengan Perda atau Pergub, selama ini saya hanya inisiatif, makanya untuk industri ini harus diusakan ada payung hukum agar mengikat ke perusahaannya,” kata Yadi.
Yadi Haryadi, S.Pd., Kepala SLBN Cinta Asih Soreang, Kabupaten Bandung
Lebih lanjut kata Yadi, sebenarnya untuk kurikulum Jabar Masagi dan Pendidkan Anti Korupsi sudah diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, sudah diterapkan kepada siswanya, walaupun di SLB itu cukup sulit.
Hal itu, kata Yadi disebabkan oleh pemahaman mereka terhadap bahasa sulit.
“Makanya kita terapkan dalam perilaku, apalagi tunarungu atau tuna grahita kadang-kadang mereka dalam tata bahasanya mereka tidak mengerti,” kata Yadi. [SR]***
