majalahsora.com, Bandung – Pada momentum peringatan HUT ke-72 RI, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menekankan pentingnya makna demokrasi. Baginya demokrasi bukan semata-mata sebagai wahana mencapai kekuasaan, melainkan sebagai cara mencapai dan mewujudkan harmoni kebangsaan dan memuliakan rakyat.
Aher juga mengatakan bahwa terkait dengan pemilihan kepala daerah secara serentak, merupakan tugas semua masyarakat untuk melaksanakan dan mengawal seluruh proses serta tahapan peristiwa demokrasi tersebut, agar berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
“Untuk itulah, sosialisasi dan diseminasi informasi secara menyeluruh harus dilakukan, sehingga praktik demokrasi tersebut di Jawa Barat berlangsung secara berkualitas. Tolak ukurnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat sebagai pemilih dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya,” ungkap Aher dalam sambutannya pada Upacara Peringatan HUT ke-72 RI tahun 2017 Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Lapangan Gasibu Bandung, Kamis (17/8/17).
Demokrasi ini, kata Aher, dapat menjadi jalan untuk mewujudkan Jawa Barat yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Terwujudnya komitmen tersebut juga sekaligus menunjukkan kontribusi nyata antara perangkat daerah dengan masyarakatnya dalam ikhtiar mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Di Jawa Barat sendiri, bukti nyata hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat Jabar dengan pemerintah telah direpresentasikan melalui bermacam capaian dan keberhasilan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dari 68,25 poin pada tahun 2013 menjadi 70,05 poin di tahun 2016. Pun demikian dengan Indeks Pendidikan naik dari 58,08 poin menjadi 60,67 poin, Indeks Kesehatan naik dari 80,14 poin menjadi 80,68 poin, serta Indeks Pengeluaran melonjak dari 67,31 menjadi 70,24 poin.
Jabar juga berhasil mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada kisaran 5% dalam kurun waktu 2013 sampai dengan triwulan 2 tahun 2017, dengan besaran angka Produk Domestik Regional Bruto sebesar 1.070 triliun rupiah pada tahun 2013 menjadi 1.652 triliun rupiah pada tahun 2016. LPE hingga triwulan kedua tahun 2017 mencapai 5,08%, lebih tinggi dari LPE nasional yang mencapai 5,01%.
Selaras dengan itu, Jabar juga berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka, dari 12,08% pada tahun 2008 menjadi 8,89% pada tahun 2016. Sedangkan angka kemiskinan berhasil diturunkan dari 13,01% pada tahun 2008 menjadi 8,77% pada tahun 2016. Angka ini lebih rendah dari angka kemiskinan nasional yang mencapai 10,70% pada tahun 2016.
“Hal ini berarti, kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin semakon rendah,” tukas Aher.
Keseluruh capaian Jabar tersebut berbuah 232 penghargaan tingkat nasional yang terhimpun sejak 2008 sampai bulan Juli 2017, belum termasuk raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI selama 6 tahun berturut-turut, dalam hal penyelenggaraan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Demikian pula dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Jabar, 24 dari 27 Kabupaten/Kota pun mendapat opini WTP dari BPK RI.
“Untuk mempertahankan dan meningkatkannya di masa depan, diperlukan komitmen kolektif dan kerja bersama yang kuat dari seluruh Perangkat Daerah Provinsi, serta selueruh Kabupaten dan Kota, termasuk masyarakatnya,” kata Aher.
“Khususnya dalam mengawal akuntabilitas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi Jawa Barat secara terukur dengan parameter yang jelas,” sambungnya. [SR]***
