majalahsora.com, Kota Bandung – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025 tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengusung tema “Jawa Barat Singer” – “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu”, dilangsungkan di Resimen Induk Daerah Militer (RINDAM) III Siliwangi, Jalan Menado No 4, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jum’at (2/5/2025).
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi didaulat menjadi pembina upacara. Dalam kesempatan ini dirinya menyoroti tentang kenakalan remaja di Jabar agar terbebas dari tawuran pelajar, geng motor serta tindakan negatif lainnya.
Hal tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) yang dikirimkan ke sekolah-sekolah yang ada di Jabar.
Dari keterangan Dedi mekanismenya sudah dibuat sedemikian rupa. Untuk penanganannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menggandeng pihak TNI/Polri yang akan menggembleng pelajar bermasalah serta telah dititipkan oleh para orangtuanya.
Gubernur Jabar, H. Dedi Mulyadi, S.H., M.M., saat menjadi Pembina Upacara Hardiknas 2025
Masih dijelaskan Dedi, ada 30 siswa bermasalah di Kota Bandung yang akan mengikuti pendidikan karakter dan kedisiplinan ala militer.
Secara payung hukum, para orangtua siswa tersebut telah menyerahkan anak-anaknya, dengan surat bermaterai kepada pihak TNI/Polri, karena sudah tidak sanggup untuk mendidiknya.
Siswa yang diserahkan ke pihak TNI/Polri tersebut adalah mereka yang telah melakukan tindakan kriminal.
“Kalau orangtuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima. Ini sudah mulai, Purwakarta contohnya (ada 39 pelajar bermasalah). Orangtuanya datang ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Bupati, lalu berkumpul di Kodim dan langsung dimasukkan ke barak Stira Yudha KOSTRAD,” kata Dedi kepada awak media.
Suasana peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 tingkat Jabar di RINDAM III Siliwangi, Kota Bandung
“Bahkan di sosial media juga ada yang berkomentar, Pak Gubernur tolong untuk siswa laki-laki yang gemulai dididik militer agar tegap. Saya bilang bisa saja! Tapi satu-satu ya. Ini dulu, siswa yang nakal dulu.”
“Yang di Rindam ini siswa SMP dan SMA. Mereka nginep, tergantung pertumbuhan dan perkembangannya. Bisa jadi yang sebulan ada yang sudah bugar dan menjadi baik, bahkan tiga hari misalnya.”
“Jadi gimana si anaknya. Intinya penyerahan siswa ini harus oleh orangtua. Kalau orangtua masih sanggup mendidik, ya bikin surat pernyataan dong. Jadi kalau ada kriminal lagi, di situ ada tanggung jawab,” kata Dedi menambahkan.
Ia pun menegaskan agar fokus dulu terhadap pembinaan siswa nakal dikarenakan tindakan kriminal yang mereka lakukan sudah di tahap hingga kategori pembunuhan.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Dr. Deden Saepul Hidayat, M.Pd., (kedua dari kanan)
“Kita kan pendidikan, ada konsepnya. Sekolah sudah punya kurikulumnya masing-masing. Ini yang menyerahkan juga sudah dari Kepseknya. Kalau dari sisi perlindungan anaknya kan nggak ada masalah. Ini bukan hal baru kok,” kata Dedi
“Contohnya ada SMA Taruna Nusantara Siswa yang melangsungkan pendidikan semi militer, tidak ada masalah,” ujar Dedi ketika ditanya apakah konsep pendidikan militer telah dikonsultasikan dengan KPAI atau tidak.
Di sisi lain, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai cara pendidikan siswa bermasalah ini.
Justru kata Dedi siswa-siswa ini terlihat bahagia. Karena kebutuhan gizi, istirahat, olahraga serta pembelajarannya terbilang cukup. Walaupun wajib militer, para siswa tetap melaksanakan pembelajaran. Dimana para guru sekolah mengajar di tempat pendidikan ini.
Kehangatan dan keakraban Gubernur Jabar dengan masyarakat usai kegiatan Hardiknas 2025
Sedangkan untuk masalah biayanya, diakui Dedi untuk sementara waktu didukung oleh dirinya, begitu juga dengan Bupati Purwakarta dari biaya operasional bupati, ke depannya anggarannya akan dialokasikan di perubahan anggaran.
Selain itu, masih dalam rangka penegakkan hukum serta solusi masalah geng motor, Dedi menegaskan bahwa per 2 Mei 2025, siswa tingkat SD dan SMP dilarang membawa kendaraan bermotor khususnya sepeda motor dan handphone.
Sedangkan untuk siswa SMA yang belum cukup umur dilarang membawa kendaraan bermotor. Ini juga bukan hal baru, melainkan bentuk penegakkan dari Undang-Undang Lalu Lintas.
Selama ini penegakkannya tidak berjalan lancar dikarenakan adanya keraguan tindakan di lapangan.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, Asep Yudi Mulyadi, S.STP., M.A.P., menyambut baik program Gubernur Jabar
Dedi pun berharap ke depannya, Dedi berharap agar Jabar terbebas dari tawuran pelajar dan geng motor.
Tanggapan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII (Kota Bandung dan Kota Cimahi)
Berkenaan dengan itu, Asep Yudi Mulyadi, S.STP., M.A.P., Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, menyampaikan bahwa pihaknya siap melaksanakan arahan Gubernur Jabar dalam mengembalikan marwah pendidikan.
“Tujuan dan marwah pendidikan akan ditegakkan kembali sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kalau dari konsep Jawa Barat, beliau mengatakan akan menghadirkan karakteristik siswa masuk dalam kategori Pancawaluya. Ingin agar siswa menjadi manusia yang cageur, bageur, bener, pinter dan singer,” ungkap Asep menjelaskan.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang mengurangi esensi marwah pendidikan akan dikurangi. Atas nama Cadisdik Wilayah VII, di Hari Pendidikan Nasional, dirinya ingin mengembalikan semangat dan tujuan dasar penyelenggaraan pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab jika sudah dewasa nanti. [SR]***
