majalahsora.com, Kabupaten Majalengka – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan panen raya padi di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Senin (7/4/2025).
Panen raya padi ini juga serentak dilakukan di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota se-Indonesia. Dipilihnya Jawa Barat menjadi pusat panen raya padi karena provinsi ini merupakan lumbung padi nasional.
Dalam momen panen tersebut, Presiden Prabowo turun langsung ke sawah dan mengoperasikan combine-harvester, alat pertanian modern untuk memanen padi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun turut serta menaiki alat tersebut, memperlihatkan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap pertanian nasional.
Panen raya ini menjadi simbol keberhasilan musim tanam sekaligus bukti nyata peningkatan produktivitas pertanian lokal, serta momentum strategis dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Dari laporan Menteri Andi Amran Sulaiman, produksi beras nasional saat ini berada dalam tren yang sangat menggembirakan.
Tercatat, stok gudang mencapai 2,4 juta ton dan diperkirakan setelah panen raya ini akan meningkat menjadi 3 juta ton, tertinggi dalam 10-20 tahun terakhir. Bahkan, saking berlimpahnya produksi beras, kapasitas penyimpanan pun tak lagi mencukupi.
Usai panen padi, Presiden Prabowo menyapa kepala daerah dan para petani dari 14 provinsi yang turut melakukan panen padi serentak melalui konferensi video.
Pengusir Hama
Gubernur Dedi Mulyadi juga menyampaikan aspirasi para petani secara langsung kepada Presiden.
Ia menyebutkan, pasokan pupuk untuk petani di Jawa Barat kini sudah lancar. Namun, yang menjadi kendala adalah biaya tinggi untuk pengadaan obat-obatan pengusir hama.
“Sekarang pupuk sudah lancar, tapi biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan karena sebelum mulai menanam mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong atau hama. Nyemprot-nya itu dua kali sehari,” ungkap Dedi.
Tak hanya itu, Dedi juga meminta agar asuransi kesehatan untuk petani ditingkatkan. Menurutnya, masih banyak petani yang belum terkover BPJS Kesehatan.
“Mohon peningkatan asuransi kesehatan petani karena banyak petani yang ketika sakit tidak terkover BPJS atau BPJS mandirinya tidak terbayar,” sebutnya.
Sebagai provinsi yang menjadi pusat lumbung padi nasional, Dedi berharap Kementerian Pertanian menambah peralatan guna menunjang peningkatan produksi.
“Karena Jabar pusat lumbung padi nasional, ya seluruh alatnya harus banyak (supaya) ditambah kalau ingin peningkatan produksi,” ucap Dedi. [SR-Humas Pemprov Jabar]***
