majalahsora.com, Kota Bandung – Direktur EIGER Imanuel Wirajaya mewakili CEO EIGER Ronny Lukito menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna atas inisiatif menggelar Rapat Gabungan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perkebunan di Jawa Barat. Rapat tersebut digelar pada Selasa (15/4/2025) di Ruang Rapat Bamus DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono, Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) Eka Santosa, serta para kepala dinas terkait.
Dalam rapat itu, Imanuel Wirajaya menegaskan bahwa Eiger Adventure Land di Bogor dan Eiger Camp di Kabupaten Bandung Barat telah lengkap secara perizinan dan selalu mematuhi peraturan yang berlaku.
“EIGER berharap itikad dan langkah-langkah baik EIGER bisa suatu hari dirasakan dan berdampak positif untuk lingkungan dan masyarakat luas,” ujar Imanuel.
Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa publik dan pihak-pihak yang berwenang pada akhirnya dapat menilai kebaikan dan kebenaran faktual yang sesungguhnya.
Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi hukum, kata Imanuel, EIGER akan mengikuti segala arahan dari Gubernur Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, dan kementerian terkait.
“Kita berharap secepatnya dapat bersilaturahmi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, karena EIGER mengapresiasi visi dan misi Gubernur Jabar terkait lingkungan. Namun saya berharap kebijakan dapat dilakukan seadil mungkin,” ujarnya.
Imanuel juga menekankan bahwa EIGER memiliki fokus terhadap tiga aspek: ekologi, etnologi, dan ekonomi. Ia memastikan bahwa EIGER selalu berkomitmen untuk melestarikan alam.
Dalam penutup paparannya, Imanuel berharap proses penertiban alih fungsi pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan di Jawa Barat dapat dilaksanakan secara merata dan adil.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menjelaskan bahwa selain membahas pengelolaan lingkungan, rapat juga membahas penyegelan dan pembongkaran bangunan di kawasan hutan dan perkebunan di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung Barat.
“DPRD Jabar mendukung langkah Gubernur Jawa Barat terkait penertiban alih fungsi pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan di Jawa Barat yang mengganggu ekosistem,” ujarnya.
Ono menambahkan, ke depan DPRD Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat akan menyusun langkah-langkah strategis yang menjamin kepastian tata ruang, hukum, dan kepastian berusaha di seluruh wilayah Jawa Barat.
“Kita juga mendorong Gubernur Jawa Barat menginventarisasi seluruh bangunan di Jawa Barat yang mempunyai potensi merusak alam dan lingkungan, dan memproses secara perundang-undangan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya merangkul seluruh pemangku kepentingan, termasuk Perhutani, PTPN, dan masyarakat dalam penyusunan program-program. Evaluasi terhadap seluruh Perda dan Pergub yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan juga akan dilakukan.
Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) Eka Santosa dalam pernyataan singkatnya mengatakan bahwa pihaknya melihat perizinan EIGER di Bogor dan Kabupaten Bandung Barat tidak memiliki masalah karena telah lengkap.
Sebagaimana diketahui, EIGER selama ini selalu mematuhi aturan dan perizinan dalam pembangunan. Konsep yang diterapkan di Bogor dan KBB adalah ekowisata. Berdasarkan kajian pakar hidrologi, pembangunan tersebut tidak menyebabkan banjir. EIGER bahkan telah menanam lebih dari 102.000 pohon, tidak melanggar tata ruang maupun KDB, serta telah menyerap 300 tenaga kerja dari masyarakat sekitar.
Sejumlah kontribusi sosial juga telah dilakukan oleh EIGER, seperti perbaikan masjid, relokasi 34 rumah tidak layak huni, pembangunan taman kanak-kanak, dan mushola.
Tak hanya itu, EIGER juga turut membantu PTPN dalam penyelesaian lahan seluas 73 hektare yang sebelumnya dikuasai mafia tanah (Biong-Biong), untuk dikembalikan kepada negara. [SR]***
