majalahsora.com, Kota Bandung – SMP Muhammadiyah 10 Bandung menerima bantuan program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.
Inisiatif ini merupakan salah satu langkah Pemkot Bandung agar warganya tidak putus sekolah karena kendala biaya pendidikan.
Penjelasan dari Kepala SMP Muhammadiyah 10 Kota Bandung
Kepala SMP Muhammadiyah 10 Kota Bandung, Drs. H. Endi Mulyadi, M.Ag., menegaskan bahwa di SMP ini tidak ada pemungutan biaya pendidikan sepeser pun bagi siswa RMP.
“Di sini, tidak dipungut sepeser pun dari mulai PPDB, SPP, hingga DSP. Kami memanfaatkan bantuan dari Pemerintah Kota Bandung. Itu yang utama. Selain itu, bagi siswa kurang mampu, kami berusaha semaksimal mungkin melalui Yayasan dan Majelis Ekonomi untuk membantu mereka, sambil menunggu turunnya bantuan (saat RMP belum cair). Setidaknya, siswa tetap bisa menggunakan seragam saat sekolah,” kata Endi, kepada majalahsora.com, di ruang kerjanya, Jalan A.H. Nasution No 168, Selasa (24/12/2024).
Bantuan RMP ini ditujukan bagi siswa kelas VIII hingga X (siswa kelas IX yang telah lulus), dengan jumlah penerima sebanyak 210 orang. Sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal) yang berlaku, Endi menyalurkan bantuan RMP tersebut ke dalam 17 poin dalam bentuk barang.
Bantuan tersebut mencakup seragam Pramuka, satu setel seragam olahraga, seragam batik, seragam khas Muhammadiyah, sepatu, kaos kaki, dan alat tulis, termasuk pulpen, pensil, dan tempat pensil.
Seperti sekolah lainnya, barang-barang tersebut adalah bantuan RMP yang diberikan langsung kepada siswa.
“Alhamdulillah, dengan adanya RMP, saya sebagai Kepala Sekolah merasa terbantu. Terima kasih kepada Pemerintah Kota Bandung. Di sini, tidak ada pemungutan biaya, tetapi kendala yang kami hadapi adalah gaji guru, yang terkadang terlambat. Jika terjadi kekurangan, kami mengandalkan subsidi silang dengan yayasan. Namun, hikmahnya, jika banyak sekolah yang tidak menerima RMP, mungkin banyak yang akan gulung tikar, terutama sekolah swasta,” ujar Endi.
Selain itu, bantuan RMP dalam kategori operasional dikelola berdasarkan delapan standar pendidikan, dan tidak digunakan untuk gaji guru. Bantuan tersebut meliputi perbaikan kelas, pengecatan ruang kelas, dan kegiatan yang mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM).
Endi sangat bersyukur karena RMP tahun ini peruntukannya dipisah, personal dan operasional.
Sedangkan tahun sebelumnya hanya berupa bantuan operasional. Bantuan tersebut harus mencukupi segala kebutuhan dan perlengkapan siswa.
Endi berharap agar di tahun berikutnya, bantuan RMP dapat disalurkan lebih awal, bukan di akhir tahun.
“Seharusnya seperti BOS, ketika bantuan turun langsung bisa dibelanjakan. Namun, saat ini kami masih mengalami kendala dalam pembayaran gaji guru, terutama untuk kelas VII yang belum menerima bantuan, sehingga siswa tidak bisa menggunakan seragam. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan Majelis Ekonomi Muhammadiyah untuk pengadaan barang dengan dana talangan, yang akan dilunasi setelah bantuan cair,” jelas Endi.
“Tanpa adanya RMP, jumlah siswa bisa berkurang, terutama untuk mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri. Kami tidak membatasi pendaftaran bagi siswa RMP. Muhammadiyah bukan bisnis, jadi kami tidak ingin anak-anak yang kurang mampu tidak bersekolah,” tambah Endi.
Dengan berbagai upaya seperti bekerja sama dengan majelis ekonomi Muhammadiyah, Endi menyatakan bahwa masyarakat yang berniat mendaftarkan putra-putrinya ke SMP Muhammadiyah 10 Bandung tidak perlu khawatir.
“Tidak ada siswa yang akan dikucilkan atau mengalami kesenjangan antara siswa RMP dan siswa yang membayar secara reguler. Semua mendapatkan perlakuan yang sama,” tutup Endi. [SR]***
