majalahsora.com, Kota Bandung – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Ananda Trianh Solichan, melakukan kunjungan kerja ke SMKN 3 Bandung. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari secara langsung penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sekolah vokasi, sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan SMK di Provinsi Banten melalui pembelajaran dari Provinsi Jawa Barat.
Ananda menegaskan, kunjungan ini menjadi bagian dari langkah konkret DPRD Banten dalam mendorong transformasi pengelolaan SMK. Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Banten menargetkan SMK negeri di wilayahnya dapat berstatus BLUD pada 2026 mendatang, meski hingga saat ini belum ada satu pun SMK di Banten yang menerapkan skema tersebut.
“Kami ke SMKN 3 Bandung karena sekolah ini sudah BLUD dan tadi pemaparan terkait BLUD sangat luar biasa serta komprehensif, khususnya dari Pak Arief selaku Humas,” ujar Ananda, kepada majalahsora.com, perwakilan Forum Wartawan Pendidikan Jabar, di SMKN 3, Jalan Solontongan No 10, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Senin (2/2/2026) pagi.
Ia mengaku banyak pelajaran penting yang bisa diadopsi dan diimplementasikan di Banten, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan sekolah.
Menurut Ananda, salah satu poin krusial dari penjelasan pihak SMKN 3 Bandung adalah perubahan orientasi guru dan tenaga pendidik ketika SMK sudah berstatus BLUD. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga dituntut memiliki orientasi kewirausahaan dan mampu menciptakan unit-unit layanan yang produktif dan transparan.
“Mentalitas BLUD ini berbeda dengan SMK biasa. Sekolah harus benar-benar siap, terutama dari sisi SDM,” katanya.
Ia menambahkan, tantangan SMK di Banten sebenarnya bukan pada anggaran. Dari sisi pembiayaan, Pemprov Banten dinilai sudah cukup baik. Namun persoalan mendasar justru terletak pada ketidaksesuaian jurusan SMK dengan kebutuhan industri di wilayah setempat. Hal ini berdampak pada lemahnya link and match antara sekolah dan dunia usaha maupun dunia industri.
Ananda mencontohkan, masih terdapat SMK dengan jurusan mesin di wilayah yang tidak memiliki kawasan industri. Meski secara geografis dekat dengan daerah industri lain, kendala administrasi dan zonasi wilayah kerap menghambat kerja sama.
“Misalnya SMK di Anyer, Kabupaten Serang, yang punya jurusan mesin. Secara jarak dekat dengan Cilegon yang industrinya banyak, tapi terbentur wilayah administrasi. Ini jadi tantangan besar,” jelasnya.
Oleh karena itu, Komisi V DPRD Banten saat ini tengah merangkum dan memfokuskan kajian penyesuaian jurusan SMK agar selaras dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Ananda menargetkan, pada tahun ini sudah ada SMK yang mulai dibentuk menjadi BLUD, dengan rencana implementasi pada Tahun Ajaran Baru.
“Target awal kami realistis saja, satu kota atau kabupaten satu SMK BLUD. Tidak muluk-muluk,” ujarnya.
Saat ini, jumlah SMA, SMK, dan SLB negeri di Provinsi Banten mencapai sekitar 500 sekolah. Fokus penerapan BLUD, kata Ananda, akan dimulai dari sekolah-sekolah negeri sebagai percontohan sebelum diperluas ke sekolah lainnya.
Sedangkan Arief Susanto, Wakil Kepala Sekolah bidang Hubungan Industri dan Humas mengatakan kepercayaan kunjungan dari Komisi V DPRD Provinsi Banten, suatu kehormatakan bagi sekolah yang dipimpin Agung Indaryatno.
Pada kesemparan itu, Arief mengatakan, pihaknya memaparkan secara detail proses transformasi dari SMK biasa menjadi SMK BLUD.
“Bagaimana prosesnya kami dari awal hingga sudah ditetapkan BLUD dalam sebuah keputusan gubernur,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa SMKN 3 Bandung bukan satu-satunya SMK BLUD di Jawa Barat.
“Di Jawa Barat tidak hanya ada kami saja SMK 3 tapi juga ada sekolah-sekolah lain, ada total 35 SMK negeri yang sudah berubah menjadi BLUD,” jelasnya.
Diskusi juga membahas stigma negatif SMK sebagai pencetak pengangguran. Arief menyebutkan, setelah menjadi BLUD, kepercayaan industri terhadap lulusan meningkat signifikan.
“Alhamdulillah dengan menjadi SMK BLUD pihak industri pun menjadi lebih percaya dengan kualitas lulusan. Banyak lulusan yang langsung direkrut setelah PKL bahkan magang,” kata Arief.
Ia menambahkan, kepercayaan industri berkembang dari mulut ke mulut hingga berdampak pada pemasaran sekolah. SMKN 3 Bandung kerap dipercaya menjadi lokasi open recruitment bagi alumni dan masyarakat umum, termasuk perusahaan dari luar daerah seperti Malang.
Arief juga memaparkan layanan teaching factory (Tefa) di SMKN 3 Bandung yang dikembangkan melalui lima program keahlian, yakni pemasaran, manajemen perkantoran layanan bisnis, akuntansi keuangan lembaga, usaha layanan pariwisata, dan desain komunikasi visual, dengan tujuh konsentrasi keahlian.
Terkait pendapatan BLUD, Arief mengungkapkan adanya fluktuasi akibat kebijakan pemerintah daerah, khususnya larangan studi tour yang berdampak pada layanan Delta Wisata, Tefa
“Di 2024 kita mengalami penurunan omset karena ada kebijakan dilarang studi tour,” ujarnya.
Target pendapatan layanan pariwisata yang semula Rp 800 juta diturunkan menjadi Rp 93 juta.
Namun demikian, secara total SMKN 3 Bandung menargetkan pendapatan BLUD tahun 2026 sebesar Rp 443 juta dari layanan teaching factory.
“Dampak terbesar BLUD itu kepercayaan masyarakat dan industri terhadap lulusan,” kata Arief.
Ia menegaskan, pembelajaran berbasis industri melalui teaching factory membuat lulusan SMKN 3 Bandung semakin kompeten dan siap kerja. [SR]***
