majalahsora.com, Kota Bandung – Sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat memiliki tugas dan fungsi memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada jenjang tersebut.
Salah satu konsen utama BBPMP Jabar adalah mengimplementasikan seluruh kebijakan Kemendikdasmen kepada pemerintah provinsi serta pemerintah kota dan kabupaten. Untuk memperkuat hal tersebut, BBPMP Jabar menggelar Rapat Koordinasi Program Prioritas Kemendikdasmen bersama Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan se-Jawa Barat, selama tiga hari, di Mercure Nexa Hotel, Kota Bandung dari tanggal 14-16 Mei 2025.
Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, Komalasari, M.Pd., menerangkan bahwa koordinasi terkait program prioritas kementerian harus tersampaikan dengan baik kepada instansi pendidikan di tingkat kota dan kabupaten. Ia memaparkan bahwa terdapat tujuh program prioritas Kemendikdasmen yang akan dijalankan.
“Prioritas pertama: Wajib belajar 13 tahun, mulai dari pra-SD, SD, SMP hingga SMA,” ujar Komalasari saat berdialog dengan perwakilan Forum Wartawan Pendidikan Jabar di lokasi kegiatan, Rabu (14/5/2025) malam.
“Prioritas kedua: Revitalisasi sekolah. Kementerian menyediakan bantuan 10.441 satuan pendidikan untuk direvitalisasi yaitu direnovasi diberikan penambahan ruang baru atau pembangunan sekolah baru berdasarkan data di dapodik. Bantuannya langsung diberikan ke sekolah melalui mekanisme swakelola. Prioritas ketiga: Digitalisasi pembelajaran, di mana pemerintah akan memberikan bantuan papan pintar atau smartboard kepada satuan pendidikan secara bertahap untuk peningkatan mutu melalui digitalisasi,” lanjutnya.
Komalasari menambahkan, “Prioritas keempat: Mensukseskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang yang sebentar lagi akan bergulir. Kita telah mengeluarkan Permen Dikdasmen No 3 Tahun 2025. Prioritas kelima: Pada tahun ajaran 2025/2026 akan mulai melaksanakan pembelajaran deep learning di semua satuan pendidikan. Coding dan AI sebagai mata pelajaran pilihan. Nanti teknisnya akan samakan persepsi di sini.”
“Prioritas keenam: Pendidikan karakter. Sesuai riset dari perguruan tinggi ternama bahwa 49 persen kesuksesan anak itu ditentukan oleh karakternya. Makanya melalui tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat sebagai kebijakan nasional, akan terus dibudayakan di satuan pendidikan. Prioritas ketujuh: Penjaminan mutu pendidikan baik di level pemerintah daerah maupun di satuan pendidikan. Di Jawa Barat ada lebih dari 60 ribu, satuan pendidikan dari mulai, PAUD, pendidikan dasar maupun menengah yang akan kita bahas, selama tiga hari ini,” bebernya.
Ia menegaskan bahwa ketujuh program prioritas tersebut dibahas bersama dengan mengundang perwakilan Dinas Pendidikan dari 27 kota/kabupaten dan satu pemerintah provinsi. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan teknis secara detail dan menyusun tindak lanjut program.
Masih kata Komalasari, program bertema Pendidikan Bermutu untuk Semua bertumpu pada tiga pilar utama, yakni inklusif, adaptif, dan partisipasi semesta. Oleh karena itu, sangat penting adanya kesamaan persepsi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan arah kebijakan pendidikan nasional.
“Program prioritas ini mulai dilaksanakan pada tahun 2025. Kemarin, di Bogor, Presiden Prabowo hadir dalam acara peluncuran program revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran. Sebagian sekolah sudah mendapatkan smartboard, dan kickoff program prioritas ini telah dilakukan di beberapa titik,” tutur Komalasari.
Ia berharap melalui koordinasi yang diinisiasi BBPMP Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan serta mendukung kebijakan program prioritas pemerintah pusat “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”, dan memasukkan program-program prioritas ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
“Lalu komitmen bersama dalam melaksanakan program prioritas, karena program ini tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” tandasnya. [SR]***
