Dr. Ir. H. Ahmad Hadadi, Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar
majalahsora.com, Kota Bandung – Kongres Nasional ke-3 AKSI (Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia), resmi di buka oleh Dr. Bambang Winarji, M.Pd, dari Dirjen Pembinaan SMA, kementerian pendidikan nasional, Senin tanggal, 25 September 2017. Acara yang diselenggrakan di Hotel Grand Asrilia, Kota Bandung, Jawa Barat, akan berlangsung sampai tanggal 27 September 2017. Diikuti oleh lebih dari 600 peserta, terdiri dari Kepala Sekolah TK/RA, SD/MA, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dari Sabang sampai Merauke.
Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, Dr. Ir. H. Ahmad Hadadi, M.Si., Kepala BP-3 Wilayah IV, Drs. Dede Amar, M.M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dr. H. Elih Sudiapermana, M.Pd., Drs. H. Cucu Saputra, M.M.Pd., ketua AKSI se-Indonesia, Dr. Hj. Yenni Gantini, M.Pd., Kepala SMAN 3 Kota Bandung, sebagai ketua pelaksana, dll.
Ahmad Hadadi, Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar berharap AKSi menjadi wadah yang bisa menjadi rumah besar, bagi para kepala sekolah. Selain itu bisa mengayomi permasalahan-permasalahan yang dihadapi kepala sekolah, seperti masalah karir, masalah personal, indisipliner, pelanggaran-pelanggaran, dll. “Mudah-mudahan dengan eksistensi AKSI segala permasalahan yang dihadapi oleh kepala sekolah bisa diselesaikan secara tuntas,” tutur Hadadi.
Selain itu menurut Hadadi, hal yang lebih strategis dari AKSI, yaitu dapat memberikan masukan untuk bahan kebijakan kementerian pendidikan nasional, berkenaan dengan tunjangan kepala sekolah, tunjangan jabatan, setatus kepala sekolah. Apabila ada aturan yang kurang relevan, maka dengan adanya masukan dari AKSI, aturan tersebut bisa direvisi, seperti adanya persyaratan administrasi husus yang tercantum dalam permen dikbud nomer 28 tahun 2010. “Apabila hal tersebut tidak sesuai maka AKSI bisa memberikan masukan, dan kemendikbud bisa mereview hal tersebut,” tegas Hadadi.
Masih menurut Hadadi, dengan terselenggaranya kongres nasional ke-3 AKSI di Bandung, Jawa Barat, akan memberikan kekuatan yang dahsyat, karena diikuti oleh kepala sekolah se-Indonesia. Dengan demikian ke depannya jangan sampai keputusan-keputusan dari kementerian setingkat peraturan menteri tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.
“Jangan sampai ada peraturan dari kemetrian yang didemo lagi, seperti kebijakan sekolah full day,” ucap Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. [SR]***
