Ahmad Heryawan, Gubernur Jabar dan Ahmad Hadadi, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat saat meresmikan 11ruang kelas di SMAN 9 Kota Bandung
majalahsora.com, Kota Bandung – Menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat di bulan Juni 2018 mendatang, Ahmad Heryawan, Gubernur Jabar yang memimpin selama dua periode, berpesan kepada warga Jawa Barat, agar memilih Cagub (calon gubernur) dan Cawagub (calon wakil gubernur),
Hal itu disampaikannya beberapa waktu yang lalu Rabu (3/1/2018) siang , kala meresmikan 11 ruang kelas SMAN 9 Kota Bandung, bantuan dari Pemprop Jabar dan CSR bank bjb.
Dirinya menjelaskan bahwa kemajuan suatu bangsa itu adanya di pendidikan. “Salah satunya, waktu Hirosima dan Nagasaki hancur di bom atom oleh Amerika Serikat, yang pertama kali ditanyakan oleh Kaisar Hirohito setelah siuman dari pingsan adalah jumlah guru yang masih ada. Berkat pendidikan yang diajarkan para gurunya Jepang bangkit, dan luar biasa, kini Jepang menjadi salah satu negara maju,” kata Aher.
Maka dari itu Pemprop Jabar sangat memperhatikan pendidikan dan guru, terutama semenjak kewenangan SMA/SMK alih kelola oleh Disdik Prop Jabar, dari Januari 2017 lalu.
Kesejahteraan guru baik honorer dan PNS pun menjadi lebih baik, guru honorer SMA/SMK negeri khususnya mendapat gaji Rp 2.040.000 (mengajar 24 jam) per bulan, ditambah tunjangan Idul Fitri satu kali gaji, sebelumnya di bawah itu dan tidak ada tunjangan hari raya .
Sedangkan untuk PNS guru, kepala sekolah dan pengawas mendapat tunjangan di luar gaji bulanan, guru sebesar Rp 600.000 per bulan, kepala sekolah Rp 2.000.000, dan pengawas Rp 2.500.000. Di samping itu, setiap bulannya mereka mendapat tunjangan uang makan sebesar Rp 500.00 per bulan
Kini di awal 2018 Aher, menaikan lagi tunjangan guru, kepala sekolah dan guru sebesar 100 persen dari sebelumnya.
Disamping kesejahteraan guru, kepala sekolah dan pengawas, Pemprop Jabar tidak mengesampingkan pembangunan kelas di SMA/SMK baik negeri maupun swasta.
“Jawa Barat termasuk provinsi dengan lompatan pembangunan ruang kelas paling besar di Indonesia. Karena tidak ada sepanjang sepuluh tahun dibangun – dulu waktu diawal tahun (masa pemerintahan Aher periode pertama), pembangunan SD dan SMP terbangun kurang lebih 15 ribu ruang kelas. Itu di tahun 2008-2010 dan 2011. Sampai sekarang catatannya sudah terbangun juga, alhamdulillah, sebanyak 30 ribu ruang kelas,” kata Aher.
Hal ini berdampak pada kenaikan tingkat APK (Angka Partisipasi Kasar) SMA/SMK di Jawa Barat. Pada 2008 APK Jawa Barat ada di raking 32 dari 33 provinsi (saat itu belum ada Provinsi Kalimantan Utara). Namun, pada 2016 ranking Jawa Barat melonjak cukup signifikan di posisi 11 dari 34 provinsi atau berada di angka 76,62 %.
Pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas sendiri merupakan salah satu program prioritas pembangunan pendidikan di Jawa Barat, sebagai bagian dari peningkatan aksesbilitas dan daya tampung pendidikan, termasuk yang dilaksanakan di SMA Negeri 9 Kota Bandung yang menggunakan DAK atau Dana Alokasi Khusus.
Realisasi anggaran DAK 2017 sebesar lebih dari Rp 68 M dengan 335 ruang dan pada 2018 ini, anggaran yang direncanakan sebesar lebih dari Rp 143 M dengan 677 ruang. Melalui upaya tersebut, diharapkan mutu pendidikan di Jawa Barat dapat terus berkembang, walaupun berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Jabar, pada tahun 2016, sektor pendidikan di Jawa Barat terlihat terus mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya indeks pendidikan dari 60,45 poin pada tahun 2015 menjadi 61,39 poin pada tahun 2016, serta meningkatnya angka melek huruf dari 98,29 poin pada tahun 2015 menjadi 98,78 poin pada tahun 2016; RLS 2016 sebesar 7,95 tahun, dan APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2016 mencapai 76,62%.
Ke depan, khususnya pada 2018 ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan unit sekolah baru, yaitu SMA sebanyak 3 unit dengan total Rp 15 M dan SMK sebanyak 2 unit sebesar Rp 10 M. Sementara itu, untuk rencana pengadaan lahan pada 2018 ini akan dilakukan untuk SMA dan SMK dengan total masing-masing sebesar Rp 15 M. Hal ini akan menjadi prioritas, mengingat berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat, 69 sekolah yang terdiri dari 45 SMA dan 24 SMK di 21 kabupaten/kota di Jawa Barat belum memiliki lahan mandiri. Dengan demikian, diharapkan target dalam menyelesaikan permasalahan lahan akan tuntas pada 2019.
Aher menghimbau kepada semua pihak baik dunia usaha atau masyarakat umum agar membantu dunia pendidikan dalam pengembangan bidang lainnya. “Yang jelas pendidikan ini gerakan bersama, tentu selama ini tanggung jawab pemerintah paling besar. Tentu ketika ada pihak-pihak lain yang ingin membantu dipersilahkan, terbuka,” kata Aher.
Untuk itu Aher meminta kepada warga Jabar dalam Pilkada nanti untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang peduli pada pendidikan. [SR]***
