majalahsora.com, Kota Bandung – Adil A. Fadilakusumah, Ketua Umum DPP Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI) meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, untuk menindak tegas Bahlil Lahadalia, Menteri Ivestasi/Kepala BPM yang memakai istilah pengusaha nakal dengan “pencak silat”, saat memberikan statementnya di detik.com, dengan judul “Bahlil: Pengusaha ‘Pencak Silat’ Jangan Buat Masalah di Negara Ini”.
Menurut Adil istilah pengusaha nakal dengan menggunakan kata pencak silat yang dikatakan oleh Bahlil, sangat melecehkan seni bela diri asli Indonesia.
Menanggapi hal itu Adil langsung mengadakan rapat dengan Ketua DPD PPSI Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang. Kemudian membuat surat pernyataan untuk Presiden Republik Indonesia. Surat tersebut pun langsung dikirimkan ke Kemeterian Sekretariat Negara RI, Jumat (13/8/2021).
“Karena yang menyampaikan pernyataan itu seorang menteri maka PPSI mengirimkan surat pernyataan ke presiden, agar presiden menindak tegas. Saya juga berharap tidak ada lagi pejabat di lingkungan presiden yang tidak paham budaya,” kata Adil, di Jalan PHH Mustopa, Kota Bandung, Jumat (13/8/2021).
Diketahui PPSI merupakan induk dari ribuan perguruan pencak silat tradisi yang tersebar di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Provinsi Banten.
Berikut isi surat keberatan yang disampaikan oleh DPP PPSI kepada Presiden RI: “Atas digunakannya kata pencak silat dikaitkan dengan pengusaha nakal oleh saudara Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat agar Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memberi peringatan keras kepada yang bersangkutan, agar tidak menyinggung perasaan kami warga negara Indonesia pelestari seni pencak silat tradisi. Karena bagi kami pencak silat adalah identitas bangsa Indonesia dan bahkan telah terdaftar di Unesco sebagai Warisan Budaya Tak Benda dari Indonesia.”
**
Seperti dilansir dari detik.com, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan diluncurkan sistem perizinan online terpadu atau Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko oleh Presiden Joko Widodo, untuk tujuan salah satunya meningkatkan transparansi perizinan.
Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa dengan adanya OSS maka para pengusaha nakal, yang diistilahkan Bahlil tukang ‘pencak silat’ atau ‘kungfu’ tidak bisa lagi bermain-main.
“Jadi (OSS) ini memudahkan betul, tidak perlu lagi ketemu-ketemu pejabat terlalu banyak selama dia benar, jangan pengusaha pencak silat. Kalau pengusaha pencak silat, kungfunya banyak pasti harus ketemu karena harus luruskan kungfu-kungfunya itu,” kata Bahlil dalam webinar, Kamis (12/8/2021).
OSS, lanjut dia ada untuk membantu pengusaha-pengusaha dalam mengurus izin berusaha secara baik dengan memangkas birokrasi, biaya, waktu, dan menciptakan transparansi.
“Kalau pengusaha tukang kungfu nggak bisa barang ini. Nah kita kan tukang kungfu juga dulu, jadi kita tahu. Nah yang baik-baik aja ini barang,” sebutnya.
“Pengusaha yang pencak silatnya banyak wajib kita tahan supaya jangan membuat masalah di negara ini,” lanjut Bahlil.
Dia menerangkan bahwa tidak semua pengusaha itu baik. Pengalamannya memimpin di Kementerian Investasi, para pengusaha ini memiliki kreativitas yang tinggi dalam menghadapi regulasi atau aturan yang ada.
“Kami di Kementerian Investasi ini antara regulasi dan intuisi pencak silatnya (pengusaha) sahabat-sahabat lama saya itu harus berimbang, karena kalau tidak, kreativitas pencak silat ini lebih tinggi daripada regulasi kekinian. Jadi kungfunya itu betul-betul kita harus mampu mendeteksi secara dini,” tambah Bahlil. [SR]***
