majalahsora.com, Kota Cimahi – Adanya rapat Panitia Khusus (Pansus) IX DPRD Provinsi Jawa Barat salah satu tujuannya untuk mendorong program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Berlangsung di aula Dinas Sosial Jabar, Jalan Jend. H. Amir Machmud No.331, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Rabu (27/1/2021) siang.
Membahas tahap penanganan masalah pendidikan dan kesehatan untuk adaptasi kebiasaan baru (AKB) hingga peradaban baru ke depannya. Dihadiri oleh organisasi PGRI, forum kepala SMA Swasta, FAGI, Himpunan mahasiswa, ikatan dokter Indonesia & persatuan perawat.
Pada kesempatan itu Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Dedi Supandi menyampaikan banyak hal, di antaranya, pada tahun 2020 Disdik Jabar telah melaksanakan pengangkatan 1.641 guru yang bersertifikasi sebagai guru pengganti dimasa darurat jumlah guru.
Selanjutnya ada sekitar 824 lolos CPNS (Tenaga Pendidik). Dan 695 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka berasal dari guru honorer, baik di sekolah negeri maupun swasta yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Kadisdik juga memaparkan wacana terkait penambahan jabatan Kepala Seksi SMA, SMK dan SLB di Kantor Cabang Dinas untuk memaksimalkan pelayanan pendidikan sebagai kepanjangan tangan Disdik Jabar.
Di samping itu akan membuat reformasi birokrasi dengan memindahkan fungsi Kasubag TU pada satuan pendidikan SMA dan SMK Negeri. Sebagai fungsi wakasek yang mengurusi kehumasan.
Menurutnya saat ini kasubag memiliki tunjangan mencapai Rp 6,5 Juta, namun kepala sekolah tunjangannya lebih rendah. Seolah-olah dalam satu sekolah ada dua matahari kembar.
Di samping itu menyiapkan kebijakan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Jabar.
Di antaranya dengan menyamakan antara Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BPOPD) dengan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Jadi ke depan, tidak ada perbedaan beban biaya dan fasilitas, antara sekolah swasta dan negeri di mata masyarakat saat proses penerimaan siswa baru. [SR]***
