majalahsora.com, Kota Bandung – Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) berharap adanya kesetaraan perlakuan dari pemerintah. Selama ini, pengelola perguruan tinggi swasta (PTS) masih merasakan ketidakadilan perlakuan dengan perguruan tinggi negeri (PTN).
Sedikitnya ada 4.000 PTS di Indonesia dan sekitar 400 di antaranya ada di Jawa Barat. Setakat dengan jumlahnya, masalah yang dihadapi penyelenggara PTS juga banyak.
Jumlah PTS yang paling besar ini berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran Jabar yang juga paling tinggi. Padahal, lembaga pendidikan seharusnya mampu menanggulangi persoalan pengangguran, mulai dari bangku kampus.
“Hal itu pula yang saat ini menjadi fokus kami untuk menghasilkan outcome yang tidak akan menjadi pengangguran. Kami berusaha mendekatkan kurikulum dengan dunia usaha dan industri,” kata Ketua ABPPTSI Jawa Barat Dr. R. Ricky Agusiady, melalui rilis yang diterima majalahsora.com.
Ricky menuturkan, proses untuk mencapai perguruan tinggi kelas dunia masih panjang karena PTS bisa dikatakan bekerja sendiri. Sebagian besar kelangsungan hidup PTS mengandalkan kuantitas mahasiswa.
Sementara, di Indonesia, jumlah mahasiswa kerap berebut dengan PTN. Ricky menangkap ketidakadilan mulai dari jalur penerimaan mahasiswa. Pengurus Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan (YPKP), yang menaungi Universitas Sangga Buana (USB) YPKP, itu mengatakan seharusnya PTN tidak punya jalur mandiri.
“Makin habis saja kuota mahasiswa untuk PTS. Meski jalur mandiri, PTN bisa lebih mahal dua kali lipat dibanding PTS, tapi image di masyarakat masih mengunggulkan PTN,” katanya.
Seiring dengan kenaikan jumlah mahasiswa di PTN, banyak dosen PTS yang direkrut. Ini membuat rasio dosen PTS di Dikti jadi merah lagi. Ricky menyadari, hal ini masuk ke dalam hak asasi dosen.
Oleh karena itu, ia ingin keberpihakan agar PTS tumbuh seiring dengan PTN mulai dari perlakuan pemerintah. Sebanyak 20% komposisi APBN disebutkan untuk sektor pendidikan. Namun, yang dirasakan pengelola PTS, tidak sampai 4-5% yang diterima.
Untuk bisa mengawal kebijakan di sektor pendidikan tersebut, Ricky menilai, ABPPTSI merasa harus terlibat. Alhasil, pada pertengahan Juli 2025 mendatang akan diselenggarakan rakernas asosiasi ini di Kota Bandung.
“Harapannya, bisa mengakomodasi seluruh permasalahan yang dihadapi penyelenggara PTS (yayasan). Kami juga akan tampil sebagai fasilitator kepada PTS yang hendak melakukan kerja sama dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas kampus. Juga ingin menjadi daya ungkit yang besar supaya regulasi terkait PTS bisa terasa berimbang,” katanya. [SR]***
