Majalah Sora|Wednesday, March 20, 2019
You are here: Home » Serba Serbi » Tingkatkan Kemandirian Santri, Pemerintah Launching Santripreneur dan Petani Muda

Tingkatkan Kemandirian Santri, Pemerintah Launching Santripreneur dan Petani Muda 

Tingkatkan Kemandirian Santri, Pemerintah Launching Santripreneur dan Petani MudaIwa Karniwa Sekda Jabar (kanan)

majalahsora.com, Kab. Bogor – Dalam upaya meningkatkan ekonomi pesantren dan para santrinya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan membuat program setiap pesantren dapat memiliki kemandirian ekonomi melalui perdagangan barang atau jasa melalui Pesantren Mart dan One Pesantren One Product. Sedangkan untuk meningkatkan petani muda, sesuai dengn program yang sudah diluncurkan seminggu yang lalu adalah One Village One Company.

Hal tersebut diutarakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, yang hadir mewakili gubernur dalam acara Launching Program Santripreneur dan Petani Muda bersama Menteri Koordinator Perekonomian, yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Pemberdayaan Umat Jalan H. Jaili Rt.02/02 Desa Cibuntu Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Rabu (26/12/2018).

“Program-program ini dipersiapkan untuk menjadikan desa-desa di Jawa Barat menjadi desa yang produktif dan mandiri secara ekonomi, dan mengedukasi para warga desa menjadi kreatif dan inovatif,” ucap  Sekda Iwa.

“Nantinya, kami ingin santri dalam salah satu perannya adalah sebagai Agent of Change. Menjadi pengubah dan katalisator dalam pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik. Juga menjadikan sumber daya manusia Indonesia bisa bersaing dan berkompetisi dengan bangsa lainnya,” jelasnya.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia, tahun 2017 jumlah penduduk Jawa Barat sudah mencapai 48 juta jiwa. Sedangkan jumlah pesantren di Jawa Barat mencapai 8.428, dengan jumlah kyai/guru/ustad sebanyak 58.699 orang dan jumlah santri sebanyak 783.248 orang.

Jumlah tersebut menjadi tidak seimbang seiring terus berkurangnya jumlah petani setiap tahun. Berdasarkan survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2017, selama kurun waktu 2013-2017 rumah tangga petani mengalami penurunan sebanyak 3,31% per tahun. Hal ini disebabkan para petani mulai beralih dari sektor pertanian ke sektor non pertanian dan anak petani tidak ada yang mau jadi petani.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan kolaborasi dengan pondok pesantren dan organisasi berbasis keagamaan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pengurangan ketimpangan. Pasalnya, lembaga berbasis keagamaan telah mengakar kuat di tengah masyarakat terutama di wilayah perdesaan. Data menyebutkan, ada sekitar 28 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan jumlah santri lebih dari 4 juta orang.

“Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengembangkan Program Kemitraan Ekonomi Umat. Program ini merupakan implementasi dan tindak lanjut dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Kongres Ekonomi Umat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI),” ujar Darmin.

Program Kemitraan Ekonomi Umat memfasilitasi berbagai inisiatif kemitraan antara umat – yaitu kelompok masyarakat berbasis pondok pesantren, masyarakat sekitar pondok pesantren, dan masyarakat khususnya UMKM – dengan kelompok usaha besar. Kemenko Perekonomian telah mendorong dan memfasilitasi 16 kelompok usaha besar untuk bermitra dengan pondok pesantren dan kelompok masyarakat berbasis keagamaan.

Program Santripreneur dan Petani Muda yang diresmikan hari ini juga merupakan bagian dari Program Kemitraan Ekonomi Umat. Program ini dirancang untuk mencetak wirausaha baru pertanian dalam rangka regenerasi petani serta mengembangkan potensi lahan non-produktif termasuk di pondok pesantren.

Sasaran program ini adalah santri tingkat akhir, alumni pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok pesantren, pemuda yang sedang atau baru lulus sekolah atau kuliah, serta tunakarya yang berminat pada usaha di bidang pertanian.

Adapun cakupannya adalah kegiatan pelatihan serta pengembangan usaha pertanian pasca pelatihan. Pelatihan dan pengembangan usaha difokuskan pada pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi khususnya hortikultura yang diintegrasikan dengan usaha peternakan dan perikanan.

Institut Pertanian Bogor (IPB) memberikan fasilitasi dalam aspek penyediaan lahan, akses pembiayaan, teknologi, pasar, dan pendampingan. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara IPB dengan berbagai pihak terkait untuk menjalankan program ini.

Darmin juga menjelaskan bahwa sebetulnya ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian untuk mengatasi ketimpangan. Setelah menyasar pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi, Indonesia juga perlu membangun logistik yang efisien.

“Kemudian, kita juga sudah waktunya mendorong terciptanya transformasi ekonomi desa dari ekonomi yang subsisten ke komersial. Dengan begitu, kita bisa menjadi bangsa dan negara yang makin tahan dengan gejolak ekonomi global,” terangnya.

Pemberdayaan ekonomi umat memang masih menghadapi tantangan dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Di satu sisi, Indonesia akan menikmati Bonus Demografi yang dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk usia produktif dan penurunan penduduk bukan usia produktif.

Di sisi lain, tingkat pendidikan angkatan kerja sebagian besar masih rendah dan pengangguran masih relatif besar. Berdasarkan data per Agustus 2018, dari 131.01 juta Angkatan Kerja di Indonesia, sebagian besar (57,46%) berpendidikan SD-SMP, serta masih terdapat 5,34% yang menganggur.

Meski dihadapkan pada tantangan tersebut, perkembangan teknologi yang cepat khususnya di bidang teknologi digital yang dikenal dengan revolusi industri era 4.0 juga menjadi peluang bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Hampir separuh dari angkatan kerja nasional saat ini merupakan penduduk usia kerja muda. Pada tahun 2017, terdapat 43,39 juta penduduk usia kerja muda (15-24 tahun). Generasi milenial yang memiliki karakteristik technology friendly berpeluang besar memanfaatkan peluang pekerjaan-pekerjaan baru berbasis teknologi.

Maka, program Kemitraan Ekonomi Umat ini memprioritaskan pengembangan 3 pilar yaitu Vokasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan. Ketiganya ditujukan untuk melahirkan generasi muda yang memiliki kapasitas sebagai technopreneur dan sociopreneur.

Selain itu, roadmap Revolusi Industri 4.0 telah menetapkan 5 sektor prioritas, salah satunya industri makanan dan minuman.  Sektor pertanian yang sangat produktif dengan hasil yang dapat diprediksi berbasis teknologi sangat diperlukan untuk mendukung value chain industri makanan dan minuman yang diproyeksikan menjadi kekuatan besar di ASEAN (ASEAN Food and Beverages powerhouse).

Kerjasama dengan pihak-pihak terkait amat diperlukan dalam pelaksanaan program ini. Salah satunya yang sudah disepakati yaitu bersama pihak perbankan yang tergabung di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro untuk pembiayaan kegiatan pasca pelatihan.

Menko Darmin pun berharap pelaksanaan pilot program yang diinisiasi oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB, Medco Foundation, dan Yayasan Jam’iyyatul Hidayah di Desa Cibuntu Kabupaten Bogor ini dapat berjalan dengan sukses sebagai best practice.

“Saya juga berharap ini dapat direplikasi melalui dukungan kelompok usaha lain, BUMN, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, perbankan, dan organisasi kemasyarakatan,” katanya. [SR]***