Majalah Sora|Friday, March 22, 2019
You are here: Home » Serba Serbi » Polda Dan Disdik Jabar Menjalin Kerjasama Cegah Pungli & Korupsi Di Lembaga Pendidikan

Polda Dan Disdik Jabar Menjalin Kerjasama Cegah Pungli & Korupsi Di Lembaga Pendidikan 

SONY DSCPolda Jabar, Irjen Pol. Budi Agung Maryoto, saat memberikan arahan mengenai pencegahan pungli dan korupsi 

majalahsora.com, Kota Bandung – Polda Jabar menjalin kerjasama dengan Disdik Jabar dalam upaya pencegahan pungutan liar (pungli) dan korupsi di lembaga sekolah.

Rabu (23/1/2019) Disdik Jabar adakan penguatan serta pemahaman Hukum dalam pengelola Pendanaan Pendidikan dan Sekolah yang harus diseragamkan  dengan para pemangku pengguna dana serta sekolah. Tujuannya agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika dihadapan  ratusan kepala sekolah negeri dan swasta pada gelaran penerangan hukum, dengan narasumber Kapolda Jabar serta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Kegiatannya sendiri berlangsung di Aula Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. Di hadiri oleh Firman Adam Sekdisdik Jabar, Dodin R Nuryadin Kabid PSMK, Asep Suhanggan Kabid GTK, Husen R Hasan Kepala Cabang Dinas Wilayah VII, Elih Sudiaperma Kadisdik Kota Bandung, dan lainnya.

Menurut Dewi dalam konfigurasi Kelembagaan pengelolaan pendidikan  sangat erat tantangan dalam pendanaan. Sehingga harus berprinsip keadilan, Efisiensi , transparansi juga akuntabilitas publik.

Maka dari itu pendampingan dan pengawasan dengan Kepolisian dan Kejaksaan merupakan langkah tepat untuk menghindari penyimpangan pendanaan.

Namun kesadaran individu menjadi hal yang mutlak dipahami, sehingga apabila terjadi penyimpangan maka hukum yang memproses.

Pada kesempatan yang sama Kapolda Jabar Irjen Polisi Agung Budi Maryoto menjelaskan, macam-macam kasus tindak pidana korupsi di bidang pendidikan dapat di anatomikan menjadi beberapa aktivitas yang rawan terjadi korupsi. Di antaranya pengangkatan jabatan kepala sekolah, pengadaan sarana dan prasarana, penggunaan dana BOS, penerimaan siswa baru, jalur undangan masuk perguruan tinggi negeri, pengangkatan guru honorer menjadi PNS. 

Adapun kerawanan penyimpangan dana hibah menurut Kapolda yaitu adanya dana hibah yang sudah cair, tetapi keberadaannya tidak ada/fiktif, adanya proposal permohonan dana hibah yang tidak jelas kelengkapannya dan penggunaan proposal berulang kali, adanya pemberian dana hibah kepada penerimaan hibah yang penerimaannya secara rutin dan terus menerus, dan adanya penerima hibah yang mendapat dana hibah beberapa sumber dalam satu tahun anggaran.

Untuk itu pemahaman tidak berbuat melanggar hukum harus digaungkan kepada penggiat pendidikan, dan juga penguatan pendampingan dari aparat penegak hukum sebagai langkah positf, untuk mewujudkan Jabar Juara lahir bathin zero korupsi. [SR]***