Majalah Sora|Friday, March 22, 2019
You are here: Home » Serba Serbi » Ketua LBP2 Akan Kawal Pemanfaatan Dana Hibah Senilai Rp 200 Miliar Untuk Sekolah/PT Swasta

Ketua LBP2 Akan Kawal Pemanfaatan Dana Hibah Senilai Rp 200 Miliar Untuk Sekolah/PT Swasta 

IMG-20181228-WA0159Asep Maung Ketua Umum LBP 2

majalahsora.com, Kota Bandung – Asep Maung Ketua Umum LBP2 (Lembaga Bantuan  Pemantau Pendidikan) Jawa Barat, sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah Kota Bandung/Disdik Kota Bandung yang telah memberikan bantuan pendidikan bagi siswa/mahasiswa RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) senilai Rp 200 miliar.

Dana hibah sebesar Rp 200 miliar tersebut disalurkan ke 689 lembaga pendidikan terdiri dari: MI/Madrasah Iftidaiyah negeri/swasta, SD swasta, MTs/Madrasah Tsanawiyah negeri/swasta, SMP swasta, SMA/SMK swasta, LKP, LPT, PKBM, PAUD swasta, beasiswa mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta.

Belum lama ini dananya telah disalurkan oleh pejabat terkait kepada rekening lembaga pendidikan penerima. Diperuntukan untuk siswa/mahasiwa RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) yang tercatat sebagai warga Kota Bandung.

Sebagai upaya pemerintah Kota Bandung dalam memberikan pelayanan serta hak pendidikan bagi masyarakat ekonomi lemah.

Dari catatan majalahsora.com, penerima dana hibah tersebut ada 50.000-an peserta didik. Dananya selain untuk peserta didik (personal) juga untuk investasi dan operasional.

Berkaitan dengan dana yang telah disalurkan, Asep Maung berharap lembaga pendidikan penerima betul-betul amanah dalam pemanfaatannya untuk memajukan pendidikan.

“Para lembaga penerima harus terbuka pelaporannya. Jangan sampai diselewengkan. Selain itu apakah sudah tepat sasaran penerimanya,” terang Asep Sabtu (29/12/2018) pagi.

Dirinya menakutkan ada lembaga pendidikan penerima yang bermain-main dengan anggaran. Sekolah/PT swasta harus mempermudah peserta didik RMP bersekolah dari mulai awal masuk sekolah sampai lulus.

“Setelah adanya bantuan dari pemerintah jangan sampai terjadi adanya peserta didik yang diberhentikan gara-gara masalah pembiayaan. Menahan ijazah dan perlakuan sewenang-wenang yang bertolak belakang dengan tujuan pendidikan sesuai undang-undang negara kita,” tegasnya.

Lebih lanjut kata Asep kalau sampai ada sekolah yang melanggar, LBP2 akan melaporkan ke dinas terkait dan berwenang disertai dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Hal itu tidak bisa dibiarkan dan harus ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. [SR]***