Majalah Sora|Friday, March 22, 2019
You are here: Home » Serba Serbi » APBD Perubahan 2018, Pemprov Sampaikan Target Kenaikan

APBD Perubahan 2018, Pemprov Sampaikan Target Kenaikan 

 

majalaiwa karniwaPoto Humas Jabar – Iwa Karniwa, Sekda Jabar

majalahsora.com, Kota Bandung – Pemprov Jawa Barat menyampaikan rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP), di Tahun 2018 ini, yang mencapai angka Rp 1,29 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar, Iwa Karniwa, mengatakan ada beberapa hal, yang terkait dengan perubahan, karena adanya target indikator yang ditetapkan untuk perubahan anggaran 2018.

“Saya memimpin langsung dan memaparkan gambaran umum terkait APBD Perubahan. Di antaranya ada perubahan asumsi pejabat umum dan juga khusus, untuk di bidang pendapatan terjadinya pelampauan pembiayaan,” ujar Iwa, pada Rapat Badan Anggaran di Ruang rapat Banmus DPRD Jabar, Senin (10/9/18).

Menurutnya Pemprov Jabar berencana melakukan pergeseran anggaran antar unit, karena ada beberapa yang harus dikoreksi, hal tersebut tentu disesuaikan dengan kondisi pada saat berjalan. Termasuk beberapa yang terkait dengan sisa lelang, ini juga perlu dimanfaatkan dalam perubahan APBD ini agar lebih optimal dalam penggunaan APBD 2018, setelah perubahan,” katanya.

Pihaknya juga menyampaikan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dilakukan dalam APBD P 2018, yaitu indeks pembangunan manusia ditargetkan antara 71% hingga 71,54%, lalu indeks pendidikan yang telah direncanakan sebesar 62,51% hingga 63,50% dan beberapa hal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi juga kan didorong antara 5,5% sampai dengan 5,9%, Inflasi  3,55 +1% dan terakhir untuk investasi ditargetkan Rp 315 triliun, sampai dengan Rp 335,3 triliun.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan dari sisi pendapatan di antaranya, adalah dengan memantapkan kelembagaan, intensifikasi dan ekstensifikasi, koordinasi pusat daerah,  juga meningkatkan deviden BUMD, termasuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Terkait kebijakan belanja Pemprp Jawa Barat, akan mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib, non wajib, urusan pemerintahan pilihan serta urusan penunjang pemerintahan.

Kemudian dilaksanakannya RPJMN 2015-2019, Sustainable Develompent Goals (SDGs), Good Governance, juga fungsi pendidikan 20% dari total, fungsi kesehatan 10% dari belanja, fungsi infrastruktur 10% dari total Pajak Kendaraan Bermotor, serta optimalisasi penggunaan aset daerah, dan pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi.

“Itulah kira-kira kebijakan anggaran yang kita coba lakukan, sehingga target pendapatan murni 2018 adalah Rp 31,96 triliun, pada rencana perubahan dengan beberapa peningkatan efisiensi,  efektifitas dan lain sebagainya itu, menjadi Rp33,25 triliun. Sehingga ada peningkatan Rp 1,29 triliun. Di sisi belanja diusulkan Rp 33,9 triliun, direncanakan alokasi belanja Rp 35,7 triliun sehingga ada peningkatan belanja Rp 1,7 triliun ,” jelas Iwa.

Lebih lanjut dirinya menuturkan dari APBD Murni 2018, anggaran perubahan mengalami kenaikan sebesar 5,25%. Salah satu kenaikan ini juga, untuk menopang program quick response yang digagas oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wagub Uu Ruzhanul terpilih. “Program ini kami siapkan diperubahan, karena akan segera dilaunching,” katanya.

Terkait kekurangan anggaran, Iwa memastikan hal ini bisa ditutup dari hasil Silpa perhitungan BPK yang mencapai Rp 2,478 triliun. Pihaknya menargetkan pembahasan APBD Perubahan 2018 bisa tuntas menjelang akhir September 2018, sekaligus bisa ditetapkan. [SR]***